Respon Efisiensi Belanja Media Massa, Dedi Mulyadi Mengaku Tetap Konsisten Berpihak Kepada Pers

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merespons turunnya nilai anggaran untuk belanja media massa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Sebelumnya, aksi protes dilayangkan oleh sejumlah insan pers di Kabupaten Kuningan dengan membentangkan spanduk BAPA AING GEUS TEU BUTUH MEDIA, BOIKOT GUBERNUR KONTEN’ terbentang tepat dibawah tanda Kantor Bupati Kuningan, Jumat 2 Mei 2025.

Menurutnya, keberpihakan kepada pers tidak bisa dilihat dari besar kecilnya anggaran yang diberikan.

"Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak," ucapnya di Kota Bandung, Jumat 2 Mei 2025.

BACA JUGA:Respon Janji Presiden Kepada Buruh, Menaker Susun Peraturan untuk Hapus Outsourcing

BACA JUGA:Sanksi Kadispora Kota Cirebon Irawan Wahyono Menunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Begini Penjelasan Sekda

BACA JUGA:10 Dosa Dispora di Mata KNPI Kota Cirebon, Termasuk Urusan Stadion Bima

Dedi Mulyadi menjelaskan, keberpihakan kepada pers ditunjukkan dengan memberikan pernyataan yang terbuka kepada media untuk mencerdaskan masyarakat.

Oleh sebab itu, walaupun anggaran media menurun, ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk media.

"Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat," ujarnya.

Pemprov Jabar menurunkan anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.

BACA JUGA:Demo KNPI Kota Cirebon, Foto Kadispora Irawan Wahyono Dipasang di Keranda

BACA JUGA:Hardiknas 2025 Sekda Herman: Momentum Wujudkan Generasi Gapura Panca Waluya

Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut tidak akan membuat media kehilangan sumber berita.

"Dari (kurang lebih) Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang. Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang," ucapnya.

Ditempat terpisah, salah seorang wartawan asal Kabupaten Kuningan, Ali mengungkapkan, aksi protes tersebut merupakan respon atas pernyataan Dedi Mulyadi yang mengklaim pemangkasan anggaran iklan ke media, dari 50 Miliar menjadi 3 Miliar.

Hal itu terlontar saat dirinya mendapat sindiran tajam dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan sapaan ‘Gubernur Konten’.

Namun, respon monohok ditunjukan Dedi Mulyadi dengan memamerkan konten konten viralnya yang berhasil memangkas belanja iklan di Jabar.

BACA JUGA:Djadjang Nurdjaman Kembali ke Persib Bandung, Geser Bojan Hodak?

BACA JUGA:Innalillahi, 400 Siswa Diduga Keracunan MBG, 27 Orang Dilarikan ke Puskesmas

Ditengah tengah wartawan lainnya, Ali menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Dedi Mulyadi dengan konten pribadinya, justru membuat insan pers tersakiti.

“Kembali, jangan sampai kalimat-kalimat yang disampaikan di media sosial, justru malah menyakiti kita sebagai wartawan.”

“Jadi, ya minta diralat saja lah, terlepas adanya effisiensi, kita maklumi, situasi negara sedang tidak baik baik saja.”

“Tapi, pada intinya, kita juga ikut perih dengan adanya efisiensi. Tapi, jangan sampai, sudah perih, disakiti gitu,” ungkapnya kepada awak media, Jumat 2 Mei 2025.

Baik Ali maupun wartawan lainnya menuturkan bahwa, penerapan efisiensi juga tidak hanya diterapkan kepada masyarakat, melainkan pejabat pun seharusnya merasakan.

BACA JUGA:Kerja Sama dengan PHRI, Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon Tingkatkan Kompetensi SDM Perhotelan

“Ya kalau memang mau efisiensi, ya semuanya merasakan. Jangan sampai efisiensi ini hanya berlaku untuk masyarakat, tapi juga berlaku untuk pejabat.”

“Seperti itu yang kita harapkan, makanya kenapa kita nulis ada kalimat boikot, ya banyak keluhan keluhan teman-teman media. Diluar Kuningan pun ada yang sering curhat gitu kan, bahwa perlakuan saat ini berbeda,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase