Digelar Terbuka, Open Bidding 6 Pejabat Eselon II Pemkab Majalengka

Digelar Terbuka, Open Bidding 6 Pejabat Eselon II Pemkab Majalengka

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Majalengka dalam open bidding jabatan eselon II.-Baehaqi-Radar Majalengka

MAJALENGKA, RADARCIREBON.COM - Open bidding atau seleksi tebuka untuk 6 pejabat Eselon II Pemerintah Kabupaten (Pmekab) MAJALENGKA, digelar secara terbuka.

Hal tersebut mendapat apresiasi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna.

Namun demikian, Ateng mengingatkan agar proses seleksi terbuka tidak hanya menjadi formalitas. 

Ia berharap panitia seleksi menjaga independensi dan profesionalisme, serta menjadikan rekam jejak dan kompetensi calon pejabat sebagai pertimbangan utama dalam proses penilaian.

BACA JUGA:Hasil Survei Kinerja Bupati Indramayu, Kepuasan Publik Kurang Baik, Lihat Detailnya

BACA JUGA:Pemkab Cirebon Kirim 130 Pekerja Magang ke Jepang

Ia juga menekankan pentingnya peran pejabat publik dalam mendorong pembangunan daerah. 

Menurutnya, jabatan eselon II bukan sekadar posisi administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi kepala daerah menjadi program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Pemilihan pejabat eselon II harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah, baik di bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan, hingga digitalisasi birokrasi. Hal ini penting untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Ateng dikutip dari Koran Radar Cirebon.

Ateng berharap momentum seleksi terbuka ini menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi daerah, tidak hanya di Majalengka, tetapi juga di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA:Cari Mobil Bekas Desain Mewah? BMW Bisa Jadi Pilihan Menarik untuk Mengisi Garasi dan Perjalanan Harian

BACA JUGA:3 Jenis Mobil Keluarga yang Kuat di Segala Medan Jalanan, Bandingkan Mana yang Terbaik

Ia menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

"Seleksi terbuka seperti ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah langkah positif untuk menempatkan pejabat yang benar-benar profesional dan berintegritas," ujar Ateng.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: