TKI Pelayan Khadafi Hilang Kontak

JAKARTA- Pemerintah belum mengonfirmasi secara pasti keberadaan delapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di istana Moammar Khadafi. Selain kehilangan kontak, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga tampak masih belum mendapatkan data dimana keberadaan mereka setelah pasukan sekutu membombardir istana Khadafi di Benghazi, Selasa (22/3) silam. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan besar kemungkinan para TKI itu telah keluar dari kawasan Libya. Bahkan, kata dia, menurut Kemenlu mereka juga sudah kembali ke Tanah Air, termasuk TKI yang bekerja sebagai penjahit pakaian istri Khadafi. Namun, Jumhur menyatakan bahwa petugas di Gedung Pendataan TKI terminal Selapajang, Cengkareng belum mendata kedatangan mereka kembali di Indonesia.”Memang ada kemungkinan besar mereka datang tidak melalui Terminal IV. Saat ini kami masih menelusuri keberadaan mereka,” jelas Jumhur di Jakarta kemarin (24/3). Jumhur mengatakan bahwa informasi yang tersedia memang masih belum lengkap benar. Karena itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenlu yang terus melakukan konfirmasi dengan kantor perwakilan RI di Libya. Jumhur mengatakan, Satuan Tugas Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Libya menginformasikan telah mengevakuasi 850 WNI keluar dari Libya. Berdasarkan informasi terakhir, Kemenlu menyebutkan masih ada sekitar sepuluh WNI yang masih berada di Libya. Dan untuk memantau ke 10 WNI tersebut, ada 4 staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tetap berada di Tripoli guna menyediakan bantuan bagi mereka. ”Kami masih belum bisa memastikan apakah mereka termasuk dalam 10 orang yang masih ada di Tripoli itu atau tidak,” kata Jumhur. Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan KBRI di Tripoli akan ditutup jika evakuasi WNI dan TKI selesai dilakukan. Dia mengatakan TKI yang bekerja di sana sebagian besar merupakan tenaga kerja profesional dan tidak ada yang bekerja secara ilegal. ”Sampai saat ini belum ada TKI ilegal. Mereka bekerja di perusahaan besar sehingga tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lagi di negara lain,” tegas Muhaimin. Untuk TKI yang bekerja di sektor domestik, KBRI masuh melakukan pelacakan lokasi dan penghitungan. Muhaimin menyarankan agar TKI tidak diberangkatkan ke daerah-daerah konflik dan rawan revolusi seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Timur Tengah. Saat ini Kemenakertrans juga terus fokus memantau kondisi politik di sejumlah negata Timteng yang menjadi daerah tujuan TKI. ”Bila gesekan keamanan terlalu riskan maka TKI atau WNI akan segera dievakuasi,” terangnya. Jumhur mengatakan, upaya perlindungan TKI di luar negeri oleh BNP2TKI bekerjasama Kemenlu memang kerap dihadapkan berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, sehingga memerlukan peningkatan sinerji yang lebih efektif sekaligus solid. Karena itu belajar dari pemulangan WNI dan TKI di Libya dan Arab Saudi, Jumhur mengatakan di masa depan kerjasama BNP2TKI dan Kemenlu akan berbasis pada sistem online. Nantinya tugas-tugas pendataan TKI di luar negeri ataupun pelayanan perlindungan butuh migran dapat dilaksanakan dengan seksama. ”Dengan penerapan online ini maka efektivitas perlindungan pada TKI akan tercapai dengan kualitas yang akuntabel serta transparan, di samping bersifat murah, mudah, dan aman,” jelasnya. (zul)

Sumber: