Ketua DPRD Setuju Penyamarataan BOS

KEJAKSAN- Keinginan sekolah swasta mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan nominal yang sama dengan sekolah negeri disambut baik oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE. Yuliarso mengatakan sekolah negeri dan swasta tidak boleh dibedakan, termasuk juga dalam hal pemberian BOS. Dikatakan Yuliarso, penyamarataan BOS sangat mungkin dilakukan. \"Kalau saya memang inginnya juga sama. Baik sekolah negeri atau swasta ya sama. Sebenarnya memungkinkan saja. Bisa diatur semuanya dengan melalui hibah dan bansos,\" ujarnya kepada Radar, kemarin (1/5). Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrat ini, alangkah lebih baik bila penyamarataan BOS ini dilakukan secara selektif. Maksudnya, pemberian anggaran BOS tersebut dilihat dari kebutuhan sekolah tersebut. Untuk sekolah-sekolah yang tidak memerlukan bantuan atau sudah berdaya, Yuliarso merasa pemberian BOS begitu perlu. \"Alangkah lebih baiknya kalau dipilih, sekolah swasta mana yang seharusnya dibantu dan diberikan anggaran BOS. Sehingga dengan begitu, akan ada pemerataan baik untuk sekolah negeri ataupun swasta,\" bebernya. Nantinya, lanjut dia, bila memang BOS antara sekolah negeri dan swasta sudah disamaratakan, harus ada kejelasan mengenai aksi pungutan. Dikatakan Yuli, bila memang ingin sama dengan sekolah negeri, maka tidak ada lagi pungutan di dunia pendidikan. \"Yang terpenting, kalau memang BOS ini sama, siap tidak sama seperti sekolah negeri. Tidak ada pungutan dan yang lainnya,\" tuturnya. Diberitakan sebelumnya, pihak sekolah swasta meminta penyamarataan pemberian BOS. Pasalnya, selama ini, BOS di sekolah swasta hanya berkisar Rp100 ribu, sementara di sekolah negeri berkisar Rp400 ribu. (kmg)

Sumber: