Desa Penghasil Pajak Bakal Jadi Prioritas Pembangunan Pemprov Jabar

PURWAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan fokus pada pembangunan desa-desa yang menjadi kawasan industri pada 2026. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, desa sebagai penghasil pajak harus mendapat prioritas pembangunan.

“Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” kata Dedi Mulyadi, dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

BACA JUGA:Pilwu Serentak di Indramayu: Kecamatan Jatibarang 4 Desa, 16 Bakal Calon

BACA JUGA:Gerakan Sambung Beras Dhuafa Rumah Amal Bodesari: Kepedulian di Tengah Tantangan Ekonomi

BACA JUGA:30 Desa Wisata Ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon: Harus Jadi Daya Tarik Domestik dan Mancanegara

Menurutnya, desa menjadi penghasil pajak, tetapi kantor desa tidak dibangun, lingkungan sekitar juga tidak diperhatikan.

Sementara itu, kepala desanya sering bersikap keras terhadap perusahaan. Setiap ada kegiatan seperti Maulid Nabi atau peringatan 17 Agustusan, desa meminta bantuan ke perusahaan.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, desa yang menjadi lokasi pabrik seharusnya bersih dan berkembang, setara dengan kondisi pabriknya. Dengan begitu, desa sebagai penghasil pajak juga dihargai.

“Ke depan, saya ingin mendatangi kantor pajak untuk melihat langsung berapa besar pajak yang dipungut, dari mana saja sumbernya, dan desa mana yang paling besar kontribusinya.”

BACA JUGA:Desa Matangaji Jadi Pilot Project Destinasi Wisata Alam, Baru 6 Bulan Untung Ratusan Juta

BACA JUGA:Kades Gunungaci Kuningan Tilap Dana Desa Rp182 Juta Lebih, Potong BLT dan Tunjangan Kinerja

“Hasilnya akan saya umumkan agar desa-desa penghasil pajak mendapat prioritas dalam pembangunan,” ujarnya.

Jangan sampai sebuah desa menjadi kawasan industri, tapi warganya justru menganggur, infrastrukturnya rusak, gizi dan pendidikannya buruk.

“Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus. Padahal sebenarnya keberadaannya diharapkan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase