Pantesan Ekonomi di Daerah Lesu, Ternyata Ini Loh Penyebabnya, Sungguh Terlalu!

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Simpanan pemerintah daerah diperbankan membengkak hingga Rp 234 triliun. Hal ini menjadi penyebab utama ekonomi berjalan lesu.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah agar cepat dalam mengeksekusi belanja daerah.

“Ini bukan soal uangnya tidak ada, tetapi soal kecepatan eksekusi,” tegas Menkeu Purbaya dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Strategi untuk Turunkan Harga Beras di Pasaran

BACA JUGA:Lewat Filosofi Spirit Bumi Siliwangi, KDM Ajak UPI Bangung Peradaban Masa Depan

Didepan Kemendagri dia mengungkapkan, hingga triwulan III tahun ini, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3 persen dari pagu Rp 1.389 triliun.

Angka tersebut bahkan lebih rendah 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Yang saya khawatirkan itu, belanja produktif seperti belanja modal malah turun lebih dari 31 persen. Padahal itu yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” ujar Purbaya.

Tak hanya belanja modal, belanja barang dan jasa juga turun 10,5 persen, sementara belanja lainnya anjlok 27,5 persen.

BACA JUGA:Indonesia Akan Produksi Mobil Buatan Dalam Negeri dalam Tiga Tahun Kedepan

BACA JUGA:Pemkot Cirebon Peroleh Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan

Ia menilai tren ini membuktikan adanya perlambatan eksekusi anggaran yang menghambat perputaran ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Purbaya meminta pemerintah daerah tidak membiarkan uang hanya parkir di rekening bank, apalagi ditempatkan di bank-bank besar di pusat.

Dana yang mengendap tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di tingkat lokal, antara lain melalui pinjaman kepada pelaku usaha.

“Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh. Businessman dari daerah enggak bisa dapat pinjaman,” ujarnya.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Pencurian Helm di Baraja Ternyata Salah Paham, Terduga Pelaku Mengaku Kurang Fokus

Ia juga menyinggung pentingnya penempatan dana daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar likuiditas lokal tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor riil di wilayah masing-masing.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah pusat sudah menyalurkan transfer ke daerah hingga Rp 644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu nasional.

“Uangnya sudah ada, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan segera untuk belanja yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya. (*)

Sumber: reportase