Abraham Harus Tegas Tolak Cawapres

Abraham Harus Tegas Tolak Cawapres

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad harus menolak apabila ditawari menjadi pendamping calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi. Sebab, jika dia menerima akan membuat masyarakat tidak percaya kepada KPK. “Menurut saya untuk menyelamatkan KPK, kalau benar ditawarin begitu, Samad harus menolak. Kalau dia tergoda, orang tidak akan percaya lagi ke KPK,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi usai diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (11/5). Ketidakpercayaan masyarakat, lanjut Adhie, karena KPK akan dinilai hanya menjadi batu loncatan saja bagi Samad. “Karena orang akan menganggap KPK hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi,” ucapnya. Menurut Adhie, partai politik yang ingin meminang Samad hanya mencari pencitraan. “Parpolnya itu hanya pencitraan seolah-olah antikorupsi, padahal kan tidak,” tandasnya. Sementara itu, peneliti Pol-Tracking Arya Budi menyatakan, secara geoelektroral, Jokowi dengan Samad cocok karena‎ pria asal Makassar itu merupakan representasi luar Jawa. Namun secara figur, Samad masih memiliki kekurangan. “Secara figur Abraham Samad masih kurang karena basis massa dan basis politiknya yang lemah,” kata Arya saat dihubungi JPNN (Grup Radar Cirebon), Minggu (11/5). Selain itu, Arya menambahkan, Samad baru naik di KPK dan belum mampu menutupi kekurangan Jokowi dalam relasi kebijakan internasional, militer, dan ekonomi makro.‎ Karena itu apabila membicarakan figur, JK lebih unggul dibanding Samad. “Iya, kalau bicara figur tentu JK lebih unggul tapi secara pasangan kandidat akan menciptakan dilemma personal bagi Jokowi. Namun secara politik lebih cocok JK karena dia diterima Nasdem dan PKB,” ucap Arya. Namun demikian Arya menjelaskan, baik Samad maupun JK ‎memiliki kans yang sama kuat untuk menjadi pasangan Jokowi. “Kans sama kuat karena Jokowi adalah capres dengan elektabilitas besar punya cukup otoritas untuk gandeng Abraham Samad jika dia mau. Politik adalah kontestasi kemungkinan,” tandasnya. (gil/jpnn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: