Sunaryo Yakin Keterlibatan Eksekutif

CIREBON - Mantan Wakil Wali kota Cirebon Sunaryo HW rupanya geregetan dengan belum tuntasnya penanganan kasus APBD Gate 2004. Mantan Ketua DPD Partai Golkar ini mendesak penegak hukum, bukan hanya menyeret legislatif, tapi juga memeriksa pihak eksekutif dalam pusaran kasus tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan, Sunaryo HW menuturkan, sampai sekarang masih ada kesan diskriminatif dalam penanganan APBD Gate 2004. Menurut dia, kasus yang menyita perhatian publik ini bukan semata tanggung jawab legislatif, tetapi juga kalangan eksekutif. Sunaryo menegaskan, pernyataan eksekutif tentang tidak adanya kerugian negara harus terus dikorek. \"Kami minta kesamaan dan keadilan di hadapan hukum. Eksekutif juga harus dimintai keterangan, saya yakin mereka juga terlibat,\" ujarnya. Dia menuturkan, saat itu sebenarnya Asisten Administrasi, Drs H Hasanudin Manap MM sudah menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri tentang tidak adanya kerugian negara pada APBD tahun 2004. Karena itu, dia merasa sangat aneh dengan perlakuan hukum yang ada. Kebijakan anggaran adanya di eksekutif, dan ada sekda serta walikota pada waktu itu yang lebih berperan. \"Kalau seperti ini, maka kita yang dikorbankan dan dijerumuskan,\" ungkapnya. Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Cirebon, Agus Sukanda menuturkan, Ano Sutrisno pada waktu itu bertindak sebagai Sekda. Dia adalah pengguna kuasa anggaran pada periode APBD Gate 2004. Meski sudah diminta keterangan oleh tim penyidik Tipikor, tapi masih sebagai pemberi keterangan. Menurut Agus, Ano Sutrisno harus mengklarifikasi tudingan yang dilempar  oknum yang tidak bertanggung jawab jika memang tudingan itu tidak benar. Jika memang ada indikasi keterlibatan dari eksekutif, jelas Agus, maka berkas bisa dibuka kembali. Tinggal ada atau tidak kemauan politik lembaga hukum yang terkait kasus itu. Namun memang, bisa saja terjadi kelemahan pada tim penyidik dalam mengumpulkan alat bukti. (abd)

Sumber: