DKHI Bakal Sambangi Lagi Komisi II DPR RI

KUNINGAN – Ketua DPC Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Kuningan, Udin Jaenal Abidin berencana akan kembali menyambangi gedung Nusantara senayan, untuk menemui komisi II DPR RI. Itu ia lakukan untuk mengadukan kelanjutan nasib honorer K2 yang belum lolos. Meski belum ditentukan jadwal dan waktu kunjungannya, namun Udin menerangkan bahwa surat permohonan untuk melakukan hearing dengan komisi yang membawahi bidang kepegawaian nasional tinggal menunggu jawaban. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekretariat DPR RI. Jadi, kita tinggal nunggu kesiapan dari komisi II untuk menerima kami di gedung senayan,” jelasnya, kemarin (13/5). Udin menerangkan, Rabu (14/5) pihaknya akan mengundang rekan-rekan honorer dari seluruh instansi untuk melakukan pertemuan sebagai persiapan audensi dengan DPR RI dari komisi II di Jakarta. Dalam pertemuan nanti, sambung Udin, rencananya akan digelar di Gedung PGRI Kabupaten Kuningan dengan dihadiri Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman dan ketua PGRI Kuningan. Meski sebelumnya DKHI Kuningan sempat berkunjung ke komisi II dan Kemenpan-RB dengan didampingi ketua DPRD Kuningan, kali ini ia mengaku akan mengerahkan murni massa DKHI sewilayah Jabar. Dirinya juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan seluruh perwakilan DKHI se-Jabar di 26 kota dan kabupaten untuk mengikuti audiensi. Semua sepakat untuk meminta kejelasan nasib para honorer kategor II yang beberapa waktu lalu tidak lolos di uji seleksi CPNS. “Tidak akan lelah untuk memperjuangkan nasib seluruh K2, karena harga mati kita adalah semua harus menjadi PNS. Adapun caranya, kami akan meminta kepada komisi II untuk mendesak kepada Kemenpan-RB untuk membuka tes ujian masuk penjaringan CPNS kategori II kembali,” jelasnya. Dengan adanya permintaan mutlak yang tidak bisa ditawar, kata Udin, secara otomatis DKHI juga sekaligus menolak adanya program pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang akan dijadikan penawaran solusi bagi para honorer kategori II yang gagal menjadi PNS. “Kami mendesak Kemenpan-RB untuk segera mengeluarkan SE atau penambahan kuota CPNS kategori II. Dan sebelum pelaksanaan Pilpres 2014, kami meminta kepada pemerintah pusat sudah dapat mengumumkan tuntutan kami,” tandasnya. Ditanya jika tuntutan yang disampaikan kepada komisi II DPR RI kelak tidak didengar atau di realisasikan bahkan ditolak, Udin mengancam bahwa dirinya bersama teman-teman kategori II lainnya se-Indonesia akan turun ke jalan. Disebutkannya, ada sekitar 450 ribu orang pegawai kategori II se-Indonesia akan turun ke jalan. Ini akan menjadi aksi demonstrasi terbesar kategori II dalam sejarah Indonesia. Untuk itu, maka DHKI meminta agar pemerintah dapat mewujudkan permintaan honorer. (mus)

Sumber: