Majalengka Sandang Predikat WTP

**Prestasi Pertama Kalinya Sepanjang Sejarah MAJALENGKA - Penantian panjang untuk meraih kabupaten berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP), akhirnya diraih oleh Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat pada Rabu (28/5), Pemkab Majalengka dinyatakan dengan opini WTP. Diperolehnya opini WTP ini, menjadi kado terindah menjelang diperingatinya hari jadi Kabupaten Majalengka ke-524, 7 Juni mendatang, mengingat raihan opini WTP ini merupakan kategori penghargaan tertinggi yang disematkan oleh BPK RI terhadap kabupaten/kota maupun provinsi dalam pemeriksaan hasil pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Terlebih lagi, raihan opini WTP tersebut merupakan kali pertama didapatkan oleh Kabupaten Majalengka sepanjang sejarah. Sehingga Pemkab Majalengka berhak bangga, lantaran seluruh daerah pasti mengidamkan capaian opini WTP dari hasil LKPD setiap tahunnya. Tahun ini, hanya 6 kabupaten/kota se-Jabar yang meraih opini WTP, salah satunya Pemkab Majalengka. \"Kita patut bersyukur dan bangga. Semua ini bisa kita peroleh berkat adanya komitmen dan keinginan kuat untuk menyelenggarakan pemerintah dengan baik, dan tentu yang paling utama kinerja dari teman-teman OPD yang telah berupaya menyajikan data-data keuangan dengan baik,\" kata Wakil Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi yang menerima langsung penghargaan tersebut dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Rabu sore (28/5). Menurutnya, perolehan opini WTP dari BPK terhadap LKPD kabupaten Majalengka tahun anggaran 2013, didasarkan adanya upaya serta konsistensi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menata kelola keuangan APBD, baik itu mengelola PAD, mengelola DAU, DAK, perencanaan TAPD kemudian dibahas dengan Banggar DPRD yang diimplementasikan ke dalam program-program pembangunan tahun 2013, baik itu yang sifatnya pembangunan infrastruktur fisik, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka. \"Pemeriksaan BPK tersebut ditujukan kepada laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, yang didasarkan kepada efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi dasar penilaian dan evaluasi BPK terhadap LKPD Pemkab Majalengka sehingga memperoleh opini WTP,\" jelas Karna yang juga Ketua PD PUI Majalengka ini. Meski demikian, Karna memandang jika disematkannya opini WTP pada LKPD Pemkab Majalengka TA 2013 ini, bukan hanya sekadar penghargaan. Namun, harus bisa dimaknai sebagai sebuah prestasi yang bisa dijadikan pemicu semangat kinerja seluruh aparatur pemerintahan di bawah naungan Pemkab Majalengka, untuk bisa terus mempertahankan hasil kinerja yang positif ini di tahun-tahun berikutnya. \"Saya kira yang dilakukan BPK bukan merupakan sebuah penghargaan tapi ini mengangkat dari suatu kondisi dan kenyataan yang ada di Kabupaten Majalengka tanpa ada upaya membantu, membimbing, saya menyebut membimbing saja disalahkan, apalagi merekayasa. Jadi ini riil atas dasar kinerja yang dijalankan teman-teman OPD,\" tuturnya. Oleh karena itu, dirinya bersama Bupati H Sutrisno SE MSi merasa bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh OPD, para camat, para pejabat, fungsional di lingkungan Pemkab Majalengka yang telah berhasil secara konsisten menyajikan laporan keuangan dengan baik sehingga BPK menjustifikasi Kabupaten Majalengka berhak memperoleh opini WTP. \"Ini merupakan sejarah pertama kali Pemkab Majalengka memperoleh WTP, sekaligus menjadi kado hari jadi kabupaten Majalengka ke-524, mudah-mudahan bisa disandingkan dengan Adipura. Pak Bupati bersama saya, ke depan ingin terus mengajak kepada para OPD, camat, para fungsional untuk terus melakukan upaya-upaya maksimal agar WTP ini bisa dipertahankan,\" ujarnya. Dia menegaskan, dengan diperolehnya WTP ini merupakan motivasi bagi Kabupaten Majalengka untuk terus menata kelola aset, keuangan, dan hasil-hasil pembangunan serta menjadi motivator untuk terus membangun sampai masyarakat dalam atmosfer kesejahteraan. \"Bersama kabupaten/kota lain yang mendapat WTP, kita berkomitmen untuk terus mempertahankan, kita berkomitmen ingin terus menata dengan maksimal tata kelola keuangan dengan baik,\" imbuhnya. Terpisah, Ketua DPRD Majalengka H Surahman SSos mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemkab Majalengka dengan diraihnya predikat WTP dari BPK-RI atas LKPD TA 2013. Dia berharap kinerja positif ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya. \"Dengan didapatnya opini WTP ini, mudah-mudahan kinerja Pemkab Majalengka dan aparaturnya yang sudah baik dalam penyelenggaraan keuangan daerah bisa dipertahankan. Yang kinerjanya belum optimal, bisa lebih ditingkatkan lagi,\" sebut Surahman. Sementara itu, Inspektur (Kepala Inspektorat) Kabupaten Majalengka Dr H Lalan Soeherlan MSi menambahkan, opini itu merupakan pernyataan yang profesional dari BPK RI sebagai lembaga tinggi negara yang kredibel dan kompeten dalam melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan suatu daerah. Sedangkan, sambung Lalan, WTP itu merupakan predikat penghargaan paling tinggi atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. \"Artinya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Majalengka TA 2013, terbebas dari salah saji dan dapat diyakini kebenarannya,\" tutupnya. (azs) FOTO: IST/RADAR MAJALENGKA BERHASIL. Wakil Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menerima hasil pemeriksaan LKPD TA 2013 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung, dengan predikat opini WTP.

Sumber: