Hari Ini Demo Balai Kota Lagi

KEJAKSAN- Para PKL terus melakukan pertentangan terhadap kebijakan pemerintah yang melarang berjualan di beberapa ruas jalan tertentu. Hari ini, Senin (8/9), para pedagang akan kembali meluruk kantor Balai Kota Cirebon dan meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Cirebon, Asep Rambo mengatakan para pedagang akan kembali memperjuangkan haknya untuk bisa berjualan di ruas jalan Kartini dan Siliwangi. Mengingat, sejak penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon, para pedagang di ruas jalan itu tidak berjualan. “Pokoknya kami tetap akan coba meminta para pemerintah agar tetap bisa berjualan. Bagaimana pun caranya,” ujarnya, kemarin (7/9). Diakui Asep, para pedagang akan mulai kembali berdagang di kawasan Kartini dan Siliwangi, hari ini. Mengingat selama ini juga belum ada solusi yang nyata dari pemerintah untuk para pedagang. “Kami akan tetap berjualan. Mau bagaimana pun nanti, kita akan tetap berjualan Kartini dan Siliwangi,” lanjutnya. Mengenai adanya upaya pendataan yang dilakukan Disperindagkop UMKM, Asep mengatakan hal itu merupakan hal yang sia-sia. Karena, para pedagang tidak mau didata selama permasalahan tentang izin berjualan di ruas Jl Kartini dan Siliwangi ini selesai. “Selagi memang masih ada polemik seperti ini, ya para pedagang tidak mau didata. Pendataan yang dilakukan pun akan sia-sia,” sambungnya. Dia pun berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan keinginan para pedagang untuk kembali berjualan di ruas Jl Kartini dan Siliwangi. Salah seorang pedagang kaki lima, Agus, akhirnya memaksakan diri berjualan di kawasan Siliwangi seperti hari-hari sebelum penertiban dilakukan. Pasalnya, sejak ditertibkan, dirinya kehilangan sumber mata pencahariannya. Penjual capucino cincau ini akhirnya memutuskan untuk kembali berdagang di kawasan Siliwangi. “Ya habis mau bagaimana lagi, di sini ramai. Kalau tidak berjualan juga saya tidak dapat penghasilan,” lanjutnya. Padahal, kata Agus, keberadaan PKL juga menghidupkan roda ekonomi di kawasan Kartini dan Siliwangi. “Kalaupun dinilai mengganggu estetika, saya kira bisa ditata, tidak harus ditiadakan seperti ini,” tukasnya. Sementara Rencana pembangunan shelter didepan BAT Lemahwungkuk, perlu anggaran tambahan dari forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan di Kota Cirebon khususnya. Pasalnya, dari rencana pembangunan tiga sampai empat shelter yang akan difungsikan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) pada malam hari itu, Bank bjb Cabang Cirebon hanya akan memberikan bantuan satu shelter saja. Kepala Bank bjb Cabang Cirebon R Arwin Aldriyant mengatakan, direncanakan pihaknya akan membangun shelter di kawasan BAT untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, jika menggunakan dana CSR dari Bank bjb Cabang Cirebon, Arwin menerangkan, akan memerlukan waktu lebih panjang. Pasalnya, Bank bjb Cabang Cirebon harus mengajukan usulan ke kantor pusat bjb di Bandung. Menyelaraskan dengan program Pemkot Cirebon terkait penataan dan pemberdayaan PKL dari Jalan Siliwangi dan Jalan Kartini, termasuk pula agar pada Oktober 2014 sudah mulai ada pembangunan, Arwin akan menggunakan anggaran promosi Bank bjb Cabang Cirebon tahun 2014. “Kalau mengajukan CSR harus melalui persetujuan kantor pusat. Itu prosesnya cukup lama,” ucapnya kepada Radar, Minggu (7/9). Dari rencana tiga sampai empat shelter di kawasan BAT, untuk sementara, pihaknya akan mengambil satu shelter saja. Sampai terakhir masuk kerja pada Jumat (5/9), Bank bjb Cabang Cirebon belum menerima surat masuk untuk permohonan kesediaan membangun shelter di kawasan BAT tersebut. Surat itu menjadi penting, kata Arwin, sebagai landasan awal Bank bjb Cabang Cirebon menindaklanjuti pembangunan shelter selanjutnya. “Informasi yang saya dapat, anggaran satu shelter mencapai Rp85 juta. Kami mendukung penuh langkah terbaik dari Pemkot Cirebon dalam pembangunan kota,” tegasnya. Secara informal, lanjut Arwin, Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM dan Sekda Drs Asep Dedi MSi sudah menyampaikan rencana tersebut pada Kamis (4/9) kemarin. Namun, untuk memastikan langkah selanjutnya, Bank bjb Cabang Cirebon akan melakukan langkah koordinasi dengan pihak atau unsur terkait dari Pemkot Cirebon. Sebab, pembahasan tentang rencana pembangunan shelter diperlukan kajian dari SKPD terkait. “Kami ingin shelter yang dibangun nanti, sesuai dengan keinginan bersama,” ucapnya bijak. Sekda Drs Asep Dedi MSi mengatakan, didepan BAT segera dibangun shelter untuk tempat berteduh dan menanti angkot maupun kendaraan lainnya. Jumlahnya antara tiga sampai empat shelter. Pembangunan shelter itu bukan tanpa tujuan. Sebab, pada malam hari shelter secara otomatis akan berubah menjadi tempat PKL berjualan. “Satu shelter bisa dibuat untuk 20 gerobak PKL. Gerobaknya dibuat sama. Diperkirakan satu shelter menghabiskan Rp85 juta,” terangnya. Untuk penempatan shelter tersebut, PKL tidak perlu membuat gerobak. Melalui program CSR itu, shelter dan gerobak disediakan seutuhnya. Sehingga, PKL hanya perlu membeli modal awal barang dagangannya saja. Saat siang hari, lanjut Asep Dedi, shelter akan kembali fungsinya dan gerobak dimasukan ke dalam gudang. Untuk itu, koordinasi teknis dilakukan agar tertib. Sebab, shelter dibuat secara permanen. “Oktober depan bisa mulai. Mereka PKL dari Jl Siliwangi dan Jl Kartini,” tukasnya. Untuk shelter tersebut, lanjut Asep Dedi, bank bjb Cabang Cirebon bersedia untuk membangunkan shelter menggunakan anggaran CSR mereka. Untuk hal tersebut, dia sudah menyampaikan kepada pimpinan Bank bjb Cabang Cirebon R Arwin Aldriyant. Sampai hari ini, Pemkot Cirebon memiliki kebijakan untuk PKL Jl Siliwangi dan Jl Kartini yang berjualan siang hari di gang-gang sekitarnya. Termasuk, memasukan mereka ke pelataran areal pasar Kramat maupun sekolah-sekolah. (kmg/ysf)

Sumber: