Internal Dinkes Bergejolak

Dipicu KCS, Triyani Terus Menjadi Sorotan SUMBER– Internal PNS dilingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon terus bergejolak. Kepemimpinan dr Hj Triyani Judawinata terus dipersoalkan. Sejumlah PNS yang ditemui Radar mengungkapkan, dalam memimpin OPD tersebut Triyani terlalu otoriter terutama dalam mengambil kebijakan. Bahkan, persoalan awal yakni realisasi Kartu Cirebon Sehat (KCS) yang merupakan janji kampanye Jago-jadi malah menjadi bias. Sosok Triyani justru yang kini menjadi sorotan. Informasi yang berhasil dihimpun di kantor dinas kesehatan, setiap administrasi yang menyangkut dinas kesehatan, Triyani mengambil langkah sendiri. Bahkan sekretarisnya H Abdullah Subandi MSi dilewat begitu saja. Parahnya, Triyani hanya berkoordinasi dengan bagian staf dalam setiap urusan. Kejadian ini sudah sering terulang. Tidak hanya itu, kabarnya Triyani pun sudah tidak disukai oleh beberapa pejabat penting di lingkungan pemkab. Salah satu PNS yang berhasil di wawancarai wartawan koran ini di dinas kesehatan mengatakan, bahwa kepala dinas yang sekarang berkerja seenaknya sendiri atau bisa dikatakan otoriter. “Sekretaris dinas saja dilangkahi dalam urusan administrasi. Secara administrasi sekretaris harus tahu ada informasi apa yang masuk. Ini kan birokrasi,” ujar PNS yang namanya enggan dikorankan itu, kepada Radar, 15/10). Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Kesehatan, H Abdullah Subandi MSi enggan menanggapi persoalan itu. “Saya no comment untuk urusan itu,” tuturnya. Saat disinggung ketika dalam proses mutasi dirinya ingin menjadi menjadi kepala dinas kesehatan, Subandi menuturkan, dirinya tidak berambisi. Tapi, kalau saat mutasi masuk dalam promosi jabatan sebagai kepala dinas kesehatan, itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif bupati. “Sebagai PNS saya siap ditempatkan di mana saja, apalagi untuk membenahi dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan,” ucap dia. Melihat kondisi itu, Besar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon mulai mengintai dan membidik Triyani masuk daftar merah mutasi jilid tiga. Kepala BKPPD, Drs Kalinga MM mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat mengambil keputusan apakah kepala Triyani masuk dalam rotasi pejabat eselon II atau tidak. Sebab, semuanya akan dikembalikan lagi kepada bupati. “Tapi tidak menutup kemungkinan rotasi itu bisa terjadi. Untuk sementara kita masih mencari dan mengumpulkan informasi lebih jauh lagi. Terima kasih atas laporan yang sudah masuk ke kami,” ujar Kalinga. Informasi yang sudah terkumpul, kata Kalinga, tidak dapat diputuskan dalam satu pihak, tapi akan dibahas secara matang oleh tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Selain itu, memutuskan mutasi pun harus dilihat dari capaian kinerjanya selama ini. “Nanti kita akan evaluasi setiap kinerjanya di bulan Desember sekarang,” ucapnya. Sayangnya, setiap kali wartawan koran ini mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Triyani Judawinata, lagi-lagi yang bersangkutan tidak tidak ada dilokasi. (sam)

Sumber: