Dialog Hongkong Tak Lahirkan Kesepakatan

HONGKONG - Pemerintah Hongkong akhirnya duduk semeja dengan massa prodemokrasi dalam perundingan formal perdana kemarin (21/10). Sayangnya, dialog yang berlangsung sekitar dua jam itu usai tanpa membuahkan kesepakatan apa-apa. Kubu pemerintah berharap bisa melakukan perundingan lanjutan. Pemimpin Eksekutif Hongkong Leung Chun-ying alias CY Leung menyatakan, tujuan dialog tersebut adalah menyamakan persepsi dua pihak menuju pemilu langsung pada 2017. Kabarnya, pertemuan yang dihadiri para pejabat pemerintah dan mahasiswa itu berjalan alot. Hingga perundingan berakhir, kedua pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing. “Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat memilih sendiri kandidat yang akan menduduki puncak pemerintahan Hongkong,” kata Leung dalam jumpa pers kemarin. Tetapi, pemerintah bakal melibatkan rakyat dalam pembentukan komite khusus yang berwenang memilih kandidat pemimpin. Konon, komite itu beranggota sekitar 1.200 orang. Leung menegaskan, pembentukan komite khusus akan menjadi satu-satunya celah bagi rakyat serta kelompok prodemokrasi untuk ikut menentukan masa depan politik Hongkong. “Ada peluang untuk menjadikan komite khusus itu wadah yang lebih demokratis,” tandasnya. Para aktivis demokrasi dan perwakilan rakyat, menurut Leung, bisa saja menjadi anggota komite itu. Tetapi, kubu mahasiswa tidak puas dengan tawaran tersebut. Mereka tetap menginginkan hak demokrasi penuh untuk menentukan kandidat pemimpin tanpa campur tangan Beijing. “Kami tidak menginginkan penunjukan,” terang Alex Chow. Ketua Federasi Mahasiswa Hongkong itu menegaskan bahwa demokrasi penuh menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. “Sebenarnya, dialog formal pertama ini cukup konstruktif. Pemerintah harus tetap bertahan pada posisinya untuk mengikuti arahan Tiongkok,” kata Carrie Lam, sekretaris pemerintah. Sebagai kepanjangan tangan Beijing, imbuh dia, pemerintahan Leung harus tunduk pada kebijakan Tiongkok. Sebab, sistem pemerintahan Hongkong bertumpu pada Negeri Panda tersebut. Lam berharap dialog pemerintah dan mahasiswa itu bisa berlanjut. “Semoga ini menjadi yang pertama dari rangkaian dialog-dialog lainnya,” ungkap politikus perempuan tersebut. Tradisi dialog, menurut dia, akan menjadi solusi damai terbaik bagi pemerintah dan kelompok prodemokrasi yang sering berbeda pendapat. Dia mengimbau massa prodemokrasi menyetop kebiasaan berunjuk rasa. (AP/AFP/hep/c19/ami)

Sumber: