Saw Tresna: PDIP Juga Dikadalin

KMP Sudah Laporkan Dede Ismail ke Prabowo KUNINGAN - Ancaman Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH untuk melaporkan dugaan pengkhianatan komitmen KMP ke pusat, benar-benar dilakukan. Dua hari ke belakang, laporan tertulisnya dilayangkan ke pucuk pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto. “Ini arsip suratnya. Kami layangkan surat laporan ini ditujukan ke Prabowo yang ditembuskan ke pengurus DPP dan provinsi semua parpol yang tergabung dalam KMP. Surat ini diteken oleh ketua dan sekretaris empat parpol berstempel dan di atas materai. Yaitu PAN, Demokrat, PKS dan Golkar,” terang Ketua DPD Partai Golkar, H Yudi Budiana SH, kemarin (5/11). Selaku orang yang berada di luar parlemen, Yudi berbicara soal itu bukan bermaksud intervensi terhadap aktivitas kedewanan. Dia berkapasitas dalam konteks KMP yang jauh-jauh hari sudah terbangun sejak pilpres sampai adanya gugatan MK. Dia mengatakan, awalnya di daerah tidak ada niatan untuk membentuk satu ikatan atas nama KMP. Namun secara struktural semua parpol yang tergabung dalam KMP mendapatkan intruksi dari pusat. Maka secara kultural pihaknya di bawah harus tunduk dan taat pada perintah di atas. “Jadi ini bukan keinginan di lokal tapi instruksi pusat, termasuk Gerindra yang seharusnya jadi motor penggerak. Mengingat Prabowo sebagai capres dari partai tersebut. Terkait posisi ketua KMP yang diduduki politisi PAN, karena saat itu ada ketentuan pula dari pusat dengan melihat perolehan kursi terbanyak,” tandasnya. Sejak terbentuknya KMP, semua parpol anggota koalisi tersebut solid dengan menggelar rapat terus-terusan. Ini terjalin sampai pada malam hari H pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Bahkan, pada 9 September 2014 dibuat kesepakatan tertulis yang dibubuhi tanda tangan semua parpol anggota KMP plus stempelnya di atas materai. “Hingga malam hari H semua anggota KMP rapat. Kita semua sepakat dengan posisi masing-masing di AKD. Tapi ternyata kita sesali pengkhianatan yang dilakukan. Yang menyakitkan lagi, Dede Ismail berani-beraninya bilang tidak ada lagi KMP dan KIH. Padahal di pusat saja KMP tetap solid,” ketus Yudi. Soal pengkhianatan itu, kata dia, disikapi secara organisasi dengan melayangkan surat ke pusat. Bukan emosi sesaat seperti yang pernah dilontarkan Dede Ismail tempo hari. Yudi bersama para ketua parpol yang tergabung dalam KMP akan mempertanyakan hal itu ke pusat, kenapa menyuruh daerah membentuk koalisi, sedangkan kenyataannya terjadi pengkhianatan. “Saya tidak bicara wilayah lain, seperti Indramayu itu. Saya hanya mempertanyakan komitmen yang telah dibangun. Toh KMP di pusat saja masih eksis kok. Jadi saya sesalkan manuver Dede Ismail. Kalau bukan pengkhianatan lantas istilahnya apa lagi?,” ucapnya. Tudingan PAN dan Demokrat yang berkhianat lebih dulu, Yudi mengatakan, para petinggi dari kedua parpol tersebut sudah mengeluarkan klarifikasi di media. Toto Suharto sendiri merasa dirinya difitnah lantaran tanpa bukti dan saksi. Diakuinya, dari Demokrat pernah menerima undangan dari pihak KIH. Tapi sebelum dan sesudahnya, justru dibicarakan dengan KMP. “Coba kita ulas kembali bagaimana perjuangan teman-teman di KMP dalam memenangkan pasangan Prabowo-Hatta di Kuningan. Padahal kalau Prabowo menang, prestisenya ada di siapa? Sekarang di saat kita membutuhkan kebersamaan malah loncat,” kata Yudi dengan nada sewot. Ia menegaskan, pengkhianatan harus dipersoalkan. Sesuai dengan kapasitas di daerah, pihaknya hanya melaporkan peristiwa yang terjadi di Kuningan ke pusat. Urusan tindak lanjutnya dipersilakan ke pusat. Yang jelas, pengkhianatan yang dilakukan jelas merugikan KMP. Laporan itu pun sebagai bentuk pertanggungjawaban KMP di Kuningan. “Memang sih yang bermanuver itu Gerindra dan PPP. Tapi pengakuan Momon Suherman (Ketua PPP, red) ke saya, katanya dia ditekan,” ungkapnya. Saat dipintai tanggapan soal Gerindra merasa dikecilkan oleh KMP, sehingga membuat tidak nyaman, menurut Yudi itu hanya sekadar justifikasi saja dalam bermanuver yang picik. Karena merasa terpojokkan, Dede Ismail dianggap mencari pembenaran terhadap langkah politik yang telah dilakukannya. “Kalau bicara dikecilkan, justru di banleg itu Gerindra ditempatkan dua orang. Seharusnya kan Golkar yang dua. Tapi kami gak masalah. Sebetulnya Golkar sejak periode lalu selalu ditinggalkan. Tapi gak apa-apa karena pimpinan AKD bukan tujuan melainkan kinerja,” kata Yudi. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani SH menegaskan kembali rasa kesalnya atas pengkhianatan yang dilakukan Dede Ismail. Menurutnya, bukan hanya KMP yang dikhianati tapi PDIP selaku partai besar pun dikadalin. “Saya kira PDIP juga dikadalin. Masa partai besar pemenang pemilu yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi bupati, wabup dan ketua dewan, hanya kebagian satu posisi ketua AKD,” ujar Saw Tresna. Mestinya PDIP sebagai partai peraih 10 kursi mendapatkan jatah dua ketua AKD. Sebab berdasarkan informasi yang diperolehnya, partai berlambang kepala banteng tersebut selalu mendapatkan dua jatah seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. “Kalau satu berarti posisinya sama dengan Demokrat. Saya pikir PDIP jadi rendah di mata Gerindra. Karena Gerindra punya dua posisi ketua AKD, meski hanya punya empat kursi di dewan. Entah apakah itu bisa disebut proporsional atau tidak,” kata dia. (ded)

Sumber: