Banyak yang Usul Pangkas Program Tak Efektif

TERJADINYA defisit anggaran sebesar Rp23 miliar dalam RAPBD 2015 juga mendapat sorotan dari akademisi. Praktisi hukum yang juga akademisi Unswagati, Sigit Gunawan SH MKn mengatakan selama ini sektor pendapatan yang ada tidak tergarap dengan optimal. Baik dari sektor pajak, retribusi ataupun PAD dari perusahaan daerah. Diduga, kata dia, banyak kebocoran yang terjadi di berbagai sektor pendapatan. \"Maka dari itu harus dilakukan pengkajian secara mendalam, apa saja yang menjadi kendala serta faktor yang menghambat. Sehingga menjadi jelas untuk sebuah target PAD di masa datang,\" tuturnya. Sebenarnya, kata dia, potensi di Kota Cirebon sangat besar. BUMD, kata dia, sebagai sektor penunjang pendapatan justru belum mampu mendongkrak pendapatan secara signifikan. Bahkan, selama ini, cenderung merugi dan tidak mencapai target yang semestinya. Dan hal ini, lanjutnya, harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. \"Apalagi dari sektor parkir. Dari 564 titik yang dimiliki hanya bisa memberikan pendapatan Rp1 miliar. Ini kan sangat aneh,\" lanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian anggaran yang ada, tidak merujuk pada RPJMD yang telah disepakati bersama. Sehingga, kata dia, pembangunan yang ada terkesan lebih mengarah pengejaran target yang tidak terencana secara sistematis. Selain di sektor pendapatan, untuk sektor pengeluaran juga, kata dia, harus dilakukan evaluasi. Bila terdapat program-program yang tidak efektif dan tidak memberikan dampak yang siginifikan pada masyarakat. \"Bisa saja penggunaan anggaran ini dilakukan sesuai dengan skala prioritas. Setidaknya anggaran digunakan untuk program-program yang diperlukan. Sehingga nantinya penggunaan anggaran ini tepat dan bermanfaat,\" tukasnya. Namun, kata dia, pemangkasan sendiri harus dilakukan dengan mengutamakan prinsi pelayanan pada masyarakat. \"Jangan sampai anggaran itu digunakan untuk hal yang tidak memberikan hasil untuk masyarakat,\" tukasnya. Senada disampaikan mantan anggota DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie. Dia menjelaskan, efisiensi anggaran memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. \"Saya rasa efisiensi belanja memang harus diperlukan. Saya dengar juga pemerintah melarang rapat di hotel, ini bagus. Sudah saatnya kita melakukan penghematan dan menghindari pemborosan anggaran,\" jelasnya. Pemangkasan anggaran itu, kata Andi, lebih baik dimanfaatkan program-program yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastruktur dan juga hal lainnya. \"Belanja pegawai saya setuju untuk dipangkas, karena saya melihat juga jumlah PNS kita tidak sesuai proporsi dan fungsinya,\" jelasnya. Selain itu, Andi juga menyoroti tentang usulan sejumlah angggota dewan yang ingin membuka keran hibah bansos lewat DPRD. \"Saya melihat boleh saja itu dilakukan, akan tetapi yang lebih penting itu mekanisme penyalurannya. Terutama masalah data warga miskin. Kalau ini datanya masih tidak, jelas lebih baik saya setuju untuk ditunda,\" ungkapnya. Sebab, menurut Andi, idealnya penerima hibah dan bansos ini harus menurun dari tahun ke tahun. Oleh karennya mekanisme penyaluran yang lebih selektif lagi. \"Kalau perkara dewan minta jatah bansos dan hibah, saya rasa itu tidak jadi masalah. Karena toh usulan dari dewan ini kan harus mengikuti mekanisme yang ada.  Intinya perbaiki dulu mekanimse dan database warga miskin, itu patokannya,\" tuntasnya. Tingginya belanja pegawai di RAPBD 2015 juga menuai sorotan dari mantan badan anggaran (banggar) DR Cecep Suhardiman SH MH. Anggaran gaji pegawai di RAPBD 2015 yang menembus angka Rp601 miliar merupakan merupakan komponen belanja yang fixed (tetap) sehingga tidak bisa dikurangi. Jadi, kata Cecep, yang bisa dikurangi adalah pos belanja pegawai pada pos belanja langsung yang merupakan honor-honor kegiatan pada setiap OPD yang totalnya mencapai Rp69 miliar. Nilai tersebut bisa diberikan dalam bentuk remunerasi bagi semua pegawai sehingga pegawai bisa menerima secara proporsional dan semua kebagian. Kemudian untuk menyeimbangkan belanja tidak langsung, sambung Cecep,  pada pos belanja pegawai dengan belanja langsung atau belanja publik menjadi 50 persen, dan 50 persen itu adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Saya masih melihat potensi dari pajak daerah,  ada pajak parkir yang masih rendah. Pajak restoran masih banyak rumah makan yang belum didata sebagai wajib pajak (WP), baru kemudian PBB lokasi-lokasi yang strategis seperti yang di jalan-jalan utama kota,” bebernya. Tidak hanya itu, doktor ilmu hukum jebolan Unisba Bandung ini merinci PAD Kota Cirebon seperti retribusi yang tidak ada kenaikan sejak 3 tahun lalu, dan hanya Rp13 miliar. Ini yang perlu sama-sama direalisasikan untuk menyeimbangkan anggaran. Bahkan prosentase belanja pegawai bisa lebih kecil (bukan pendapatan pegawainya yang turun), dan belanja publik menjadi lebih besar. “Sejatinya gaji dan tunjangan pegawai itu sudah dicover APBN melalui dana alokasi umum (DAU). Jadi tinggal bagaimana pemkot mengoptimalkan PAD sesuai dengan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. Sementara anggota banggar, Benny Sujarwo, mengkritik RAPBD Kota Cirebon tahun 2015. Karena berdasarkan analisisnya, ternyata walaupun alokasi anggaran pendidikan mencapai 34 persen atau setara  Rp417,530 miliar dari total seluruh anggaran RAPBD 2015, rinciannya belanja langsung  mencapai Rp68,94 miliar.  Itupun dibreakdown lagi belanja pegawai Rp17,973 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa Rp28,376 miliar, belanja modal Rp22,559 miliar. Sedangkan sisanya sebagai belanja tidak langsung yang angkanya sangat besar. Berbeda dengan alokasi anggaran dinas kesehatan mencapai Rp321,214 miliar atau setara 26,4 persen dari total RAPBD 2015, alokasi belanja tidak langsung hanya 28,4 persen setara Rp91,271 miliar, sedangkan belanja langsung mencapai 71,6 persen atau Rp229,942 miliar. “Yang heran justru sektor PAD, DKP3 dalam setahun hanya menyetor PAD Rp246 juta. Padahal di pelelangan ikan justru potensi menyumbang PAD sangat besar. Harusnya lebih besar dari yang sekarang ini mereka laporkan“ katanya. (kmg/jml/abd)

Sumber: