Evaluasi Dewan Tak Tepat

Pengurus Golkar Minta Wakil Rakyat Manfaatkan Sapa Warga KEJAKSAN– Keinginan para wakil rakyat di DPRD Kota Cirebon untuk mengevaluasi program Sapa Warga, mendapatkan tangggapan keras dari berbagai elemen masyarakat. Mereka mengharapkan agar dewan memanfaatkan momen kegiatan tersebut sebagai wujud penyerapan aspirasi dari masyarakat. Dengan kata lain, program Sapa Warga harus dilanjutkan hingga waktu tidak terbatas. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Herawan Effendi mengatakan Sapa Warga harus dilaksanakan. Jika ada pihak yang menilai program itu menghambat aspirasi masyarakat kepada anggota dewan, dinilainya tidak beralasan. Justru, dengan adanya kegiatan Sapa Warga yang dilakukan eksekutif, seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh para anggota dewan. Sebab, dalam seminggu sekali mereka dapat bertatap muka dengan konstituen yang memilihnya dan menyerap aspirasi langsung. Setidaknya, kata dia, anggota dewan dari daerah pemilihan lokasi Sapa Warga berlangsung, hadir untuk menyerap aspirasi mereka. “Kalau anggota dewan bisa hadir di setiap Sapa Warga, itu bagus,” ujar Herawan, Selasa (11/11). Karena itu, tidak ada alasan untuk Sapa Warga dihentikan. Sebab, lanjut Herawan, masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Aspirasi mereka tersampaikan dan solusi diberikan. Bahkan, seluruh elemen dari RT, RW hingga wali kota hadir dalam kegaiatn tersebut. Hal yang sama disampaikan tokoh masyarakat pesisir, Juhaeni. Program Sapa Warga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai persoalan, terbukti mendapatkan solusi. Karena itu, Juhaeni berpendapat agar Pemkot Cirebon tetap menjalankan Sapa Warga secara berkelanjutan. Jika akhirnya anggota dewan ingin ikut serta, dapat dibuat pola sedemikian rupa agar terjalin komunikasi aktif antara masyarakat dengan anggota dewan. Sebab, bagaimanapun juga mereka memilih wakil rakyat untuk menjadi corong penyampai aspirasi. “Jangan berhenti. Tetap lanjutkan Sapa Warga. Kami masyarakat sangat mendukung program itu,” ujarnya. Sebelumnya, saat rapat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) kecamatan dan kelurahan se-Kota Cirebon, Jumat (7/11), para wakil rakyat meminta agar program Sapa Warga dievaluasi. Saat itu disebut-sebut Sapa Warga dalam setahun bisa menghabiskan anggaran sampai Rp2 miliar. \"Kalau memang tidak efektif atau tidak memberikan dampak secara signifikan, kenapa tidak kita alihkan saja anggaran Sapa Warga ini untuk kegiatan kelurahan dan kecamatan? Saya kira anggaran camat dan lurah ini masih sangat kecil dan memang harus ditambah. Kan anggaran Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar untuk Sapa Warga ini akan berpengaruh bila dialihkan ke kelurahan atau kecamatan,\" tutur Anggota Komisi A, Harry Saputra Gani. Bila dibandingkan dengan Sapa Warga, kata dia, program pelatihan atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan lebih penting. \"Kalau bicara pelayanan masyarakat lebih cepat saat di Sapa Warga, saya kira salah. Karena memang sudah seyogyanya pelayanan kepada masyarakat itu harus cepat. Tidak harus menunggu Sapa Warga,\" lanjutnya. Melihat hal ini, kata Harry, DPRD akan mencoba mengevaluasi program Sapa Warga. Ketua Forum RW Kota Cirebon, Untung Mulyadi, mengatakan bila benar anggaran yang dihabiskan untuk Sapa Warga wali kota menembus miliaran rupiah, hal itu merupakan suatu bentuk pemborosan. Untung pun mengkritisi tindaklanjut dari program Sapa Warga, khususnya tentang pengajuan bantuan sarana dan prasarana RW. “Setiap Sapa Warga para ketua RW menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana RW seperti pengeras suara, meja, dan kursi. Tapi ini sampai sekarang belum dicairkan. Yang memang sudah tertera di hibah dan bantuan sosial  saja belum turun, apalagi yang dari kegiatan Sapa Warga,” lanjutnya. Kalau memang wali kota ingin blusukan, kata Untung, tidak perlu dikemas dalam suatu acara seremoni yang kurang jelas tindaklanjutnya. Bila ada kerusakan pelayanan seperti PJU, masih kata Untung, memang langsung diperbaiki oleh dishubinkom. Hanya saja, untuk pengajuan bantuan yang lain, tidak jelas arahnya. “Ya kan PHP (pemberi harapan palsu, red). Saat Sapa Warga, wali kota bilang tinggal bikin proposalnya saja. Proposal sudah dibuat, tapi tak ada tindaklanjut, tak ada realisasi. Yang terpenting bagi warga itu kan bukti saja. Kalau memang ada aspirasi bisa langsung dicairkan,” bebernya. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Dra Hj Eti Herawati mengatakan Sapa Warga sebenarnya merupakan program yang bagus. Karena, kata dia, dengan adanya program tersebut, masyarakat bisa bertemu langsung dengan kepala daerahnya. Hanya saja, kata dia, harus dilihat efektivitasnya. Apalagi, lanjut dia, DPRD juga punya kewajiban untuk reses dan menyerap aspirasi masyarakat. “Nah jangan sampai hal ini justru tumpang tindih dengan kewajiban reses dewan,” lanjutnya.Setidaknya, kata wanita yang akrab disapa Eeng Charli ini, kegiatan ini pun harus disinergikan dengan program yang ada di Griya Sawala. Entah itu melibatkan para wakil rakyat dalam setiap kesempatan ataupun yang lainnya.  “Harus ada sinergitas antara Balai Kota dengan Griya Sawala, jangan sampai malah tumpang tindih atau nantinya ada dobel anggaran dalam hal aspirasi,” tuturnya. Anggota DPRD lainnya, Cicip Awaludin juga menyarankan agar Sapa Warga bukan digelar secara seremoni. Seharusnya wali kota blusukan secara mendadak pada masyarakat kemudian menyerap aspirasi. “Karena sebaiknya anggaran yang besar itu tidak dihabiskan untuk seremoni saja. Selama ini kan masih hanya sebatas seremoni,” tuturnya. Cicip yakin, konsep blusukan yang sebenarnya ini justru akan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, anggaran Sapa Warga bisa ditekan, dan bisa dialihkan ke program lainnya. “Aspirasi masyarakat terserap dan anggaran lebih hemat,” lanjutnya. Apalagi, untuk penyerapan aspirasi masyarakat, DPRD juga memiliki kewajiban reses. “Kalau memang blusukan ya tidak usah dikemas dalam acara seremonial. Namanya blusukan itu ya dadakan saja,” sarannya. (ysf/kmg)

Sumber: