Cukai Tembakau Jadi Sorotan
Komisi II Panggil Mitra Kerja, Janji Bakal Turun ke Lapangan KUNINGAN - Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan memenuhi janjinya untuk hearing dengan mitra kerja eksekutif. Kemarin (19/11), mereka menggelar rapat kerja di ruang banggar DPRD. Hampir seluruh kepala dinas mitra kerja komisi II memenuhi undangan. Hanya saja Asda II, Drs H Kamil Ganda Permadi MM tidak hadir dalam rapat tersebut karena tengah berada di luar kota dalam sebuah kegiatan. Meski begitu, rapat kerja tetap berjalan seperti yang sudah diagendakan. “Seluruh kepala dinas, kabid dan kabag yang menjadi mitra kerja kami hadir semua kecuali Pak Asda II. Katanya yang bersangkutan ada rapat di luar kota, sehingga mengirimkan wakilnya yakni Kabag Ekonomi. Ada beberapa agenda yang disepakati dalam rapat kerja tersebut. Salah satunya akan turun ke lapangan dalam beberapa hari ke depan,” kata Ketua Komisi II, H Dede Ismail Sip MSi kepada Radar usai hearing, kemarin (19/11). Dede juga mengatakan jika komisinya akan meninjau proses pembangunan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN serta sedang dikerjakan oleh rekanan. Seperti proyek museum dan situs di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). “Kami akan Cipari, Kecamatan Cigugur untuk mengecek pembangunan museum dan renovasi situs. Anggarannya cukup besar. Untuk museum sekitar Rp3 miliar dan situs Rp750 juta. Pengerjaannya dilakukan oleh rekanan,” ucapnya. Selain itu, komisinya juga bakal melihat langsung proses pembibitan tanaman dan lahan kritis yang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Lahan kritis ini ada di tujuh lokasi yang tersebar di berbagai kecamatan. Kemudian akan meninjau pembangunan Pasar Maleber yang berada di bawah Dinas Industri dan Perdagangan (Indag). “Dalam rapat itu disepakati peninjauan ke lapangan akan dilakukan hari Selasa pekan mendatang. Kami ingin tahu sejauhmana proyek-proyek tersebut dilakukan para rekanan,” ujar Dede. Menyangkut pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok puluhan miliar rupiah yang diterima Pemkab Kuningan, Dede mengaku belum begitu paham. Sebab saat rapat kerja, mitra kerjanya belum memberikan salinan rencana kerja. “Saya belum bisa memberikan keterangan lebih banyak soal cukai tembakau dan pajak rokok. Permasalahannya belum saya kuasai. Saya akan mempelajari dulu. Nanti kalau sudah jelas akan saya paparkan kepada teman-teman media. Tadi Pak Kabag Ekonomi belum menjelaskan secara detail soal cukai tembakau dan pajak rokok,” terang anggota dewan dua periode tersebut. Sementara itu, salah seorang perokok akut, Boy Sandi menyarankan kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran dari pajak rokok untuk membangun klinik paru. Pembangunan klinik ini perlu dilakukan sebagai antisipasi dampak merokok. “Dengan anggaran miliaran rupiah tidak ada salahnya pemerintah membangun klinik paru plus penyediaan dokternya. Tidak ada yang sulit karena dananya sudah ada, dan pembangunan klinik paru diperlukan bagi mereka yang terkena dampak merokok,” sarannya. Menurut dia, selama ini warga cukup kesulitan jika mengidap penyakit paru karena harus berobat ke rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon. “Nah, sekarang dana pajak rokoknya kan sudah ada, tinggal dibangunkan klinik paru lengkap dengan dokternya oleh pemerintah. Ini untuk memudahkan warga termasuk saya ketika berobat. Jangan sampai warga harus berobat ke luar daerah. Saya kira membangun klinik paru tidak menyalahi aturan penggunaan dana pajak rokok,” tandas pria berambut panjang itu. Selain itu, Boy juga meminta sosialisasi promosi kesehatan (promkes) yang dananya bersumber dari cukai tembakau benar-benar menyentuh sasaran, bukan hanya asal comot atau undang saja. “Untuk instansi yang diberi kepercayaan mengelola anggaran cukai tembakau untuk promkes, sebaiknya benar-benar melaksanakan sosialisasinya. Beri pemahaman langsung ke pengguna rokok dan bukan perokok tentang bahaya merokok. Bila perlu door to door, toh dananya sudah tersedia. Saya kira ini lebih efektif ketimbang mengumpulkan orang di restoran atau hotel tempat kemudian diberi pengarahan,” tutupnya. (ags)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: