WASPADA BANJIR DAN LONGSOR

Memasuki bulan November ini, cuaca di wilayah Kabupaten Cirebon cenderung anomali. Kadang hujan lebat turun, terkadang juga cerah disertai tiupan angin kencang layaknya musim kemarau.  Walau demikian, kewaspadaan akan datangnya bencana alam di musim penghujan seperti banjir, tanah longsor dan sejumlah pencegahan wabah penyakit pasca bencana harus ditanggulangi sejak dini. Pada Rabu (19/11) lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs H Dudung Mulyana MSi yang juga bertindak sebagai pelaksana harian Satuan Pelaksaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satlak PBP) memimpin rapat koordinasi guna mempersiapkan segala kemungkinan dalam menghadapi musim penghujan kali ini. Ditemani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Tresnayadi MM selaku sekretaris II Satlak PBP dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon H Zaenal Abidin SE MM, Sekda membuka rapat yang dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD dan kecamatan serta PDAM, Bulog dan PMI Kabupaten Cirebon. “Inti pertemuan ini adalah menyiapsiagakan seluruh elemen dalam menyiapkan segala kemungkinan apabila bencana alam datang di musim penghujan nanti. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten akan disiapkan dan bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Tresnayadi MM. Lebih jauh, kesiapan tidak hanya pada sebatas personel, tapi peralatan pendukung penanganan bencana alam dan proses pengungsian korban bencana pun disiagakan. Misalnya, perahu karet yang berasal dari bantuan Provinsi Jawa Barat untuk mengevakuasi program banjir harus dicek apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian, pendirian dapur umum oleh PMI Kabupaten Cirebon, ketersediaan air bersih oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, ketersediaan beras oleh Bulog Cirebon dan penanganan awal oleh dinas teknis seperti Dinas PSDAP, Dinas Perhubungan, DCKTR dan lain-lain. “Kita menginventarisir seluruh kebutuhan logistik dan peralatan yang diperlukan saat penanganan bencana alam. Sampai dengan persoalan administrasi kita siapkan,” imbuhnya. Dikatakan, ada beberapa yang menjadi potensi banjir apabila musim penghujan tiba. Misalnya, Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Panguragan, Gegesik, Kaliwedi, Arjawinangun, Klangenan, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, Pabedilan, Ciledug, Pasaleman dan Waled. Kemudian, untuk tanah longsor misalnya, Kecamatan Lemahabang, Greged, Beber dan Sedong. “Kuwu di masing-masing kecamatan harus disosialisasi oleh kecamatan agar mereka menyiagakan segala kemungkinan terjadi bencana,” katanya. Sebenarnya, dengan potensi wilayah bencana yang sangat luas, penanganan bencana tidak lagi ditangani oleh Satlak PBP. Namun, lebih mengerucut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena skup kerja dan fungsinya lebih konperhensif dan sistematis. DPRD Kabupaten Cirebon pernah mengusulkan untuk membentuk badan tersebut, tapi tentu saja membutuhkan sejumlah kajian, karena organisasi perangkat daerah sudah banyak. Sementara, badan ini pun dituntut untuk berfungsi secara maksimal. “Dinas sosial sudah mengusulkan, badan ini digabung ke dinas sosial, karena ada seksi yang menanggani penaggulangan bencana. Jika dinaikkan menjadi bidang, maka dinas sosial bisa digabung menjadi dinas sosial dan penanggulangan bencana,” bebernya. Bisa saja badan ini berdiri sendiri, dengan dijabat oleh eselon II atau III. Tapi, tentu akan membutuhkan perangkat baru, misalnya kantor berikut perlengkapannya. Tapi, jika digabung ke Dinas Sosial akan lebih irit anggaran, tapi kaya fungsi. “Ini bisa menjadi salah satu alternatif,” ungkapnya. Keberadaan badan penanggulangan bencana sangat penting untuk Kabupaten Cirebon. Karena kewenangan satlak sangat terbatas dan peralatan penunjangnya pun minim. “Saya sih dukung-dukung saja. Makanya, saya akan coba usulkan ke bupati untuk membentuk badan tersebut,” pungkasnya. (mohamad junaedi)

Sumber: