Banyak Pantai Terkena Abrasi

Banyak Pantai Terkena Abrasi

BLHD Gandeng Warga Pesisir Lakukan Kajian Solutif PANGENAN - Banyaknya pantai di Kabupaten Cirebon yang mengalami abrasi harus sedini mungkin dilakukan upaya pencegahan. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon akan melakukan pengkajian tentang pengelolaan kawasan pesisir pantai dengan berbasis pada lingkungan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk dari para warga pesisir pantai sendiri. Termasuk beberapa hari yang lalu BLHD Kabupaten Cirebon melakukan forum diskusi kepada para warga pesisir pantai di Kecamatan Pangenan. BLHD mengkaji pengelolaan daerah pesisir yang berbasis lingkungan dengan meminta pendapat dan berdiskusi bersama warga pesisir pantai di Kecamatan Pangenan. Kabid Tata Lingkungan BLHD Kabupaten Cirebon Rita Susana kepada Radar mengatakan banyak daerah pesisir Kabupaten Cirebon yang terkena abrasi. “Ya memang banyak sekali kawasan pantai di Kabupaten Cirebon ini yang terkena abrasi. Dari mulai Cirebon utara kayak Kapetakan, Gunungjati, dan sampai ke Cirebon timur seperti Pangenan, Gebang dan Losari. Sehingga tentunya sangat dibutuhkan langkah pencegahan sesegera mungkin,” ujar Rita. Pihaknya pun pada tahun 2014 ini mempunyai kajian tentang pengelolaan daerah kawasan pesisir dengan berbasis pada lingkungan. “Kita punya program rencana atau yang saat ini kita kaji yaitu untuk penerapan pengelolaan kawasan pesisir pantai dengan berbasis kepada lingkungan. Ini yang sedang kita kaji dan kembangkan untuk menekan bahaya abrasi pantai yang setiap waktu sering terjadi,” ungkapnya. Dalam pengkajian program tersebut pihaknya akan melibatkan berbagai pihak. Termasuk diantaranya warga masyarakat pesisir. Karena yang benar-benar tahu persis di lapangan adalah warga pesisir. Selain masyarakat pesisir, pihaknya pun akan melibatkan OPD-OPD teknis lainnya di Kabupaten Cirebon untuk program ini. “Kita juga akan melibatkan seluruh OPD teknis yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita kan hanya badan yaitu pencetus ide atau yang mengkaji, sedangkan pelaksananya adalah OPD teknis seperti Bina Marga, Cipta Karya, DKP. Makanya kita kaji dulu ini bagaimana, setelah ada ide bagaimana nanti OPD teknis yang melaksanakan,” jelas Rita. (den)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: