Ekses Pemilihan Presiden Masih Terasa di Kancah Politik 2015

JAKARTA - Politik di Indonesia, terutama di DPR, mengalami stagnasi pasca pemilihan presiden pada pengujung 2014. Meski dua kutub kuat di DPR, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sudah melakukan “islah”, diprediksi ekses dari Pilpres 2014 masih terasa saat memasuki 2015. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin menyatakan, situasi politik 2015 akan dipengaruhi hasil Pilpres 2014. Upaya pembagian kekuasaan antara KMP dan KIH sudah disepakati dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun, friksi kepentingan kelompok itu menjelang penutupan tahun 2014 belum tuntas 100 persen. “Selain friksi dua kelompok koalisi itu, terbelahnya Partai Golkar dan PPP menyebabkan ketidakpastian keberpihakan politik terhadap dua kelompok koalisi di parlemen,” kata Hasanuddin. Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat itu menilai, saat DPR memulai masa kerja pada Januari 2015 pascareses, tantangan pertama adalah dinamika politik. Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berpengaruh pada agenda politik di parlemen. “Tarik-menarik dan perubahan peta dukungan pada Perppu Pilkada menunjukkan bahwa peta politik dapat saja berubah dengan cepat di tahun 2015,” ujarnya. Tidak cukup di perppu, keputusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah memunculkan usulan hak interpelasi. Semangat kebersamaan di dalam parlemen akan susah untuk diwujudkan karena akan ada dua kubu yang saling berseberangan. “Akan sulit membangun rasa saling percaya,” ujarnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani berharap situasi dan kondisi politik Indonesia pada 2015 jauh lebih kondusif. Pemerintah diharapkan bisa bekerja merealisasikan janji, sedangkan DPR tidak lagi terbelah. Peran pemerintah, yakni mengantisipasi dan melakukan dialog dan komunikasi dengan DPR, dinilai bisa memastikan stabilitas politik. “Tapi, kalau pemerintah melakukan politik belah bambu, politik di 2015 terus hangat dan menjalar ke mana-mana,” kata Muzani. Karena itu, Muzani menilai dialog dan komunikasi itu menjadi jalan yang penting demi menghindari stagansi 2014. Sebab, komunikasi politik dinilai bisa menciptakan kesejukan dan kondusivitas politik pada 2015. (bay/c10/fat)

Sumber: