Tetap Tak Bisa Tanda Tangan SK Mutasi

KEJAKSAN - Tim investigasi dari Provinsi Jawa Barat informasinya akan turun ke Kota Cirebon, namun hingga saat ini belum menunjukan kehadirannya. Pada sisi lain, jika sampai proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota telah didapatkan wakil wali kota, tetap saja tanda tangan Plt tidak dapat dikatakan sah secara hukum administrasi negara. Hal ini disampaikan pengamat hukum administrasi negara Agus Dimyati SH MH kepada Radar, Jumat (16/1). Agus Dimyati menjelaskan, tim yang disebutkan hadir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir di Kota Cirebon, dapat menjadi benang merah untuk laporan. Karena itu, jika memang tim itu ada dan sudah turun, Agus Dimyati meminta mereka bekerja berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Sebab, hal ini akan berimbas pada penentuan kebutuhan penunjukan pejabat Plt. “Sebelum sampai ke Plt harus jelas dulu. Untuk menyelesaikan persoalan apa? Jalannya pemerintahan atau mutasi? Ini dipertegas dari hasil lapangan,” ujarnya. Namun yang pasti, meskipun ada Plt dijabat wakil wali kota sekalipun, tetap tidak dapat menandatangani kebijakan strategis seperti Surat Keputusan (SK) mutasi. Dalam hal ini, dia yakin Provinsi Jawa Barat tidak akan gegabah memberikan kesim­pulan akhir. Karena itu, tim di­turunkan agar hasil temu­an sesuai fakta dan mencari solusi­nya. Namun, saat proses berja­lan dan wali kota kembali menja­lankan aktivitasnya, hal ini akan membuat percuma per­soal­an yang ada. Sebab, oto­matis wali kota kembali bekerja dan menjalankan tugas sesuai kewe­nangannya. “Kalau tanda tangan SK mutasi itu wali kota, baru sah secara hukum,” tegasnya. Radar melakukan penelusuran mencari tim tersebut, pada Jumat pagi (16/1), ada beberapa orang dari Pemprov Jawa Barat yang dipimpin Prof Dr Ir M Guntoro MM. Namun, saat ditanyakan, Guntoro mengaku hanya diberikan tugas untuk melantik pengurus Korpri Jawa Barat. Beberapa pejabat yang ikut merupakan pengurus Korpri Jawa Barat. Guntoro adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. “Kepentingan saya ke Cirebon melantik pengurus Korpri Kota Cirebon. Bukan yang lain,” ujarnya. Hingga sore hari kemarin, ruangan wakil wali kota, sekretaris daerah hingga BK-Diklat, juga sepi dari kunjungan pejabat Provinsi Jawa Barat. (ysf)

Sumber: