Mutasi Banyak Kejanggalan

Orang Pendidikan Dipindah ke Dinkes KUNINGAN – Dalam pelaksanaan mutasi, rotasi sekaligus promosi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan kemarin (19/1), ditemukan banyak kejanggalan. Salah satu yang mencolok adanya orang berlatarbelakang pendidikan yang dialihtugaskan ke Dinas Kesehatan. Dari SK yang dibacakan dalam acara yang dipusatkan di halaman Gedung Perundingan Linggajati itu, nama Hj Nani Rusnani SPd disebut-sebut masuk gerbong mutasi. Dia yang sebelumnya menduduki jabatan kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kuningan Disdikpora dipindahkan ke dinkes sebagai Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan. Sedangkan pejabat sebelumnya, Farid Rubana SE dialihkan ke Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas KUKM. Selain itu, H Jajat Sudrajat MSi sudah cukup lama “diparkirkan” di posisi staf ahli bupati. Bahkan menjadi catatan sejarah, birokrat satu ini berhasil menduduki jabatan tersebut sebanyak dua kali. Dulu, saat ditempatkan pada posisi staf ahli, Jajat dikeluarkan untuk diposisikan sebagai kepala BPPT. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke posisi tersebut. Selain Jajat, penempatan jabatan staf ahli bupati seba­nyak dua kali ditorehkan oleh Dadi Harjadi MSi. Sebelum menjabat kepala Dinas KUKM, dirinya pun pernah menduduki posisi staf ahli. Kemudian dalam mutasi kali ini dia dikembalikan lagi. Sementara, untuk pejabat eselon II yang masuk gerbong mutasi sebanyak 16 orang, sesuai prediksi. Mulai dari H Kamil Ganda Permadi MM (Asda II) ditempatkan pada jabatan baru sebagai Inspektur Kuningan. Kemudian Nana Sugiana MSi (staf ahli) dipindahkan ke Asda II. Selanjutnya Ucu Suryana MSi (Kepala Disperindag) dialihtugaskan ke staf ahli bupati. Dirinya senasib dengan Dadi Harjadi MSi (kepala Dinas KUKM). Selanjutannya Agus Sadeli MPd (kepala Diskominfo) kini mendapat amanah baru sebagai kepala Disperindag. Inspektur yang sebelumnya dijabat Nurahim MSi meng­gantikan posisi Agus Sadeli (kepala Diskominfo). Untuk H Lili Suherli MSi (Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya) dipindahkan ke BPPT menggantikan Sadudin MSi. Sadudin sendiri menempati posisi baru sebagai kepala BP4K. Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya yakni HM Ridwan Setiawan MH MSi (Sekretaris DPRD). Birokrat satu ini pemecah rekor pejabat sekwan terlama hingga mencapai 12 tahun. Posisi Ridwan digantikan oleh H Suraja MSi (Asda I) yang jabatannya diberikan kepala H Maman Hermansyah MSi (kepala Bakesbangpol). “Kepala Bakesbangpol diduduki oleh Pak Indra Purwantoro SAP (staf ahli bupati). Kemudian Pak H Dodi Nurochmatuddin MP (kepala BPLHD) menduduki posisi baru sebagai kepala Dinas KUKM,” sebut Kepala BKD, Drs Uca Somantri MSi selaku salah satu anggota Baperjakat. Karena jabatan kepala Dinas KUKM ditempati Dodi, Dadi Harjadi kemudian ditempatkan pada posisi staf ahli bupati. Nama berikutnya, Dr Ukas Suharfaputra MP (Kepala Dishutbun) mengisi jabatan kepala BPLHD yang sebelumnya oleh Dodi. Kemudian, Ir Bunbun Budhiyasa (kepala Distanakan) dipindahkan ke Dishutbun. Sebagai pengisinya, ada Ir H Triastami (kepala BP4K). Untuk kepala BP4K sendiri diduduki Sadudin MSi (kepala BPPT). Untuk eselon III, nama dr H Zaenal Arifin MSi (Sekretaris Dinkes) disebut-sebut pindah ke wakil direktur bidang pelayanan RSUD 45. Penggantinya, ada H Iding Suwardiman MMKes (Kabid Program dan Sumber Daya Kesehatan). Menyikapi hal itu, salah seorang pengamat kebijakan daerah, Edi Nugraha SH MPd merasa heran atas pelaksanaan mutasi tersebut. Untuk Nani Rusnani misalnya, orang berlatarbelakang pendidikan malah ditempatkan pada posisi kabid di Dinkes. “Kan tidak relevan. Apa karena dibenci atau prestasi, harus jelas parameternya dong. Masa besik guru, kepsek, kemudian kepala UPTD pendidikan dipindahkan ke dinkes. Apa nggak ada orang lagi? Nanti bisa-bisa masyarakat sakit semua karena salah penempatan,” ketus pensiunan birokrat itu. Selain itu, ada beberapa pejabat yang sudah senior malah disingkirkan ke Kecamatan Selajambe dan Karangkancana. Bahkan ada satu pejabat eselon II yang rencana awal akan dipindahkan ke Asda tiba-tiba menjadi salah satu kepala instansi. Sedangkan Jajat Sudrajat tetap dipermalukan, “dikerangkeng” di staf ahli. “Saya kira mutasi sekarang ini ekstrim. Mestinya sekda bisa memberikan masukan ke bupati agar Pak Jajat ini tidak terkekang saja di staf ahli. Karena menurut saya, ini pembunuhan karakter lebih kejam dari Israel,” kata Edi. (ded)

Sumber: