Beberkan Syahwat Politik Samad

Hasto Buka-bukaan soal Ketua KPK, Elit PDIP Tak Satu Suara JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin dikeroyok imbas penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka gratifikasi. Kemarin, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal aksi politik Ketua KPK Abraham Samad jelang Pilpres. Hasto mengklaim Samad berupaya untuk menjadi Wapres Jokowi. Saat konferensi pers di Jakarta, Hasto membeberkan manuver Samad menjelang penjaringan cawapres pendamping Jokowi. Menurut dia, pengungkapan itu dilakukan lantaran Samad membantah informasi yang mencuat ke publik soal dirinya yang ingin menjadi cawapres Jokowi. Polemik tersebut berawal ketika muncul sebuah tulisan opini di forum diskusi online yang ditulis oleh akun Sawito Kartowibowo. Dalam tulisan tersebut, Sawito mengungkap manuver politik Samad terhadap PDIP jelang Pilpres 2014. Samad disebutkan melakukan sejumlah pertemuan dengan petinggi PDIP untuk memuluskan langkah menjadi cawapres Jokowi. Belakangan, Samad membantah dan menyatakan tulisan tersebut sebagai fitnah. Hasto menuturkan, Samad berupaya melobi PDIP lewat dua tim sukses yang masing-masing diberi inisial D1 dan D2. Hasto mencatat ada lebih dari lima pertemuan yang dilakukan tim sukses Samad dengan dia, dan dilakukan di sebuah apartemen. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tim Samad secara khusus memoho kepada pihaknya agar Samad dapat dimasukkan ke dalam penjaringan cawapres Jokowi. “Mereka aktif berkomunikasi melalui BlackBerry, tidak hanya saya, ada saksi-saksi lain di situ,” ujar Hasto. Dia berharap ada peran dari komite etik KPK untuk mengusut hal itu. Dia dan Hendropriyono siap bersaksi. Hasto juga membeberkan apa yang terjadi usai Jokowi menunjuk JK sebagai cawapres. Dia lalu mengajak wartawan ke apartemen yang disebutnya sebagai lokasi pertemuan dengan Samad. Hasto juga memeragakan penampilan Samad yang memakai masker dan topi hitam setiap kali bertemu dengan dia. Apakah ada kaitannya de­ngan Budi Gunawan, Hasto tidak menjawab secara ekspli­sit. Hasto menuturkan, pada 19 Mei 2014 Jokowi memu­tuskan menggandeng JK sebagai cawapres. Kemudian, malam harinya Hasto diminta menyam­paikan keputusan Jokowi tersebut kepada Samad. Menurut dia, Samad mengaku sudah tahu tentang keputusan Jokowi. “Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kega­galan saya ini adalah bapak Budi Gunawan,” ucap Hasto menirukan kalimat Samad. Jawaban Samad itu lalu disam­paikan Hasto ke Jokowi. Hasto mengatakan, tugas dia hanya menyampaikan kebenaran soal Samad. Terutama, setelah Samad menyatakan cerita “Rumah Kaca Abraham Samad” adalah Fitnah. “Kapolri tidak lagi menjadi persoalan kami. Tidak ada kaitannya,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai, tudingan yang dilayangkan Hasto kepada Samad merupakan hal yang serius. Jika hal itu terbukti adanya, Benny menyayangkan langkah politis yang dilakukan Samad. Dalam kapasitas sebagai Ketua KPK, tidak seharusnya Samad aktif melakukan lobi politik. “Kalau itu benar, ini bukan pelanggaran etik. Tapi ini pelanggaran korupsi terbesar,” kata Benny di gedung DPR, kemarin (22/1). Menurut Benny, lobi politik dalam kapasitas sebagai seorang pimpinan KPK sama halnya memberikan janji untuk mendapatkan proyek. Karena itu, sebaiknya perlu ada tindak lanjut demi memastikan apakah hal tersebut benar atau tidak. “Kalau misalnya saya membawa pengusaha supaya mendapat proyek di DPR, ini jenis korupsi terbesar. Kalau (lobi politik Samad) itu benar maka ini pelanggaran berat,” tandasnya. KPK langsung memberikan tanggapan atas tudingan Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Selain membantah adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan cawapres pendamping Jokowi saat pilpres lalu, KPK juga menantang untuk membuktikan tudingan yang telah dialamatkan. “Pak Abraham menyebut semuanya fitnah,” tutur mantan juru bicara KPK Johan Budi, di kantor KPK, Jakarta, kemarin (22/1). Tanggapan memang tidak datang langsung dari Samad selaku pihak yang dituduh Hasto. Tanggapan KPK justru disampaikan oleh Johan Budi yang yang kini menjabat Deputi Pencegahan KPK. “Saya diperintahkan pimpinan untuk memberikan keterangan terkait konpres yang disampaikan Hasto dari PDIP,” ujar Johan. Menurut dia, setelah muncul konpres tersebut, seluruh pejabat struktural di KPK langsung melakukan pertemuan dan mengklarifikasikan hal tersebut ke Abraham Samad. Meskipun menganggap fitnah, pada pejabat struktural, Samad tak menyampaikan apa langkah konkrit yang diambilnya terkait tudingan tersebut. KPK sendiri menantang Hasto Cs untuk menyampaikan bukti konkrit dari tuduhan yang disampaikan. “Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan berstatus ketua lembaga seperti KPK, tentu harusnya didasari bukti. Bukan sekedar tuduhan,” ujar Johan. Jika Hasto bisa menyerahkan bukti, KPK mengaku siap memverifikasi dan menindaklanjuti tuduhan Hasto. “Namun jika Hasto tidak bisa menunjukan bukti, pimpinan akan merapatkan lagi untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya,” terang Johan. Menurut Johan terlalu dini jika dari penjelasan Hasto, KPK langsung membentuk komite etik untuk menyidangkan Abraham Samad. Menurut Johan pertemuan dengan parpol yang dilakukan Abraham Samad bisa dibenarkan jika menyangkut urusan kedinasan. Mengenai pencalonan sebagai wapres, Johan mengatakan hal itu sah saja. “Bukan sesuatu yang haram kalau ada partai politik yang mencalonkan Pak Abraham Samad sebagai wapres,” ungkapnya. Johan meminta Hasto dan sejumlah pihak meletakan secara proporsional tuduhan pertemuan Abraham Samad dengan tidak mengaitkan dengan penanganan perkara di KPK. Sebab isu yang ingin dihembuskan sejumlah orang memang Abraham Samad sakit hati tidak terpilih menjadi wapres Jokowi. Sakit hati itu kemudian dibalaskan dengan menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebab Budi Gunawan dianggap orang yang mengusulkan Jusuf Kalla sebagai wapres. Sementara itu, Andi, Tjahjo Kumolo juga cenderung mementahkan tudingan Hasto. Dia mengaku kalau tidak pernah bertemu empat mata dengan Samad saat proses penentuan cawapres Jokowi. Meski tidak masuk dalam Tim 11, posisi Tjahjo ketika itu strategis. Sebagai sekjen, dia merupakan orang kedua dengan posisi struktural kedua tertinggi di PDIP setelah Megawati. Hasto ketika itu masih menjabat sebagai wasekjen. “Kalau kete­mu beliau (Samad, Red) ya di acara resmi, ada staf KPK-nya,” tutur Tjahjo yang juga ditemui di Istana Bogor, kemarin. Selain mengaku tidak pernah bertemu, dia bahkan menya­takan kalau juga tidak pernah mendengar wacana tentang pencawapresan Samad. “Seba­gai sekjen saya nggak dengar, karena di partai tidak pernah bahas itu,” imbuhnya. Saat disinggung tentang tudingan Hasto bahwa di antara pertemuan melibatkan sejumlah elit parpol, Tjahjo enggan menanggapi. Dia meminta untuk menanyakannya langsung pada Hasto. “Elit kan banyak, tapi itu tanya ke Pak Hasto,” elaknya. (byu/bay/gun/dyn)

Sumber: