22.986 Warga Kabupaten Cirebon Buta Aksara

22.986 Warga Kabupaten Cirebon Buta Aksara

SUMBER - Sebanyak 22.986 warga Kabupaten Cirebon buta aksara. Hal itu membawa Kabupaten Cirebon peringkat tiga dari bawah se-Jawa Barat dalam aspek melek aksara. Untuk mengatasi hal itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mendeklarasikan program percepatan pengentasan buta aksara bersama tenaga PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat), masyarakat dan unsur lainnya di GOR Ranggajati Sumber, kemarin (7/4). Dalam kesempatan itu perwakilan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) Kementerian Kebudayaan RI pun turut ikut mendukung deklarasi percepatan pengentasan buta aksara. Perwakilan Dirjen PAUD-Dikmas, DR Ir Taufik Hanafi MP mengatakan, program pengentasan buta aksara sudah dimulai sejak tahun 1948. Pada awal kemerdekaan, sebanyak 95 persen warga Indonesia termasuk buta aksara. Seiring dengan program pengentasan buta aksara yang digulirkan pemerintah, kini angka buta aksara di Indonesia hanya sebanyak 3,8 persen atau 6,1 juta penduduk. “Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan deklarasi buta aksara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini. Saya yakin, dengan kegiatan percepatan buta aksara ini, angka buta aksara di Kabupaten Cirebon bisa ditekan semaksimal mungkin,” bebernya. Dalam sambutannya, Taufik mengatakan, agar pengentasan buta aksara bisa dilakukan secara menyeluruh, masing-masing desa dan kelurahan harus memiliki data warga buta aksara by name by address. Artinya, warga buta aksara itu terukur dan bisa segera dilakukan penanganan. Setelah mendapatkan penanganan, warga tersebut haruslah bisa membaca, menulis minimal 3 kalimat dan mendeskripsikan sesuatu yang dilihatnya. “Ini harus menjadi kewajiban bersama, sehingga Kabupaten Cirebon ke depan bisa bebas dari buta aksara,” tukasnya. Sementara Bupati Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon selama ini berusaha untuk melakukan pembinaan, pengajaran dan program-program pengenalan keaksaraan di masing-masing desa. Tidak hanya Dinas Pendidikan, program pengentasan buta aksara ini juga kerap dilakukan olehkelompok masyarakat ataupun guru yang ada di desa. Untuk dukungan anggaran, bupati mengaku pihaknya berupaya mencari dana hingga pemerintah pusat. “Kami sudah mencoba berbagai pembinaan dan pembelajaran hingga pengenalan aksara. Dan kami berharap keiunginan untuk bebas dari buta aksara di tahun 2019 ini bisa direalisasikan,” tuturnya. (kmg)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: