Fraksi Nasdem Ancam Boikot Bahas Raperda

Bila Petugas Satpol PP Tak Ditambah KEJAKSAN-Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Cirebon bakal memboikot setiap pembahasan rancangan peraturan daerah. Alasannya, pembuatan produk hukum ini akan sia-sia selama jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja tidak ditambah. Mengingat, Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakan perda. “Percuma saja kita bahas dan melahirkan produk hukum, kalau akhirnya aturan itu tidak bisa ditegakkan karena kurangnya jumlah personel (Satpol PP). Apalagi masalah Kota Cirebon ini sangat kompleks,” ujarnya. Dia mengatakan, tahun 2016 tambahan personel Satpol PP harus bisa direalisasikan. Jika tidak, Harry menilai pembahasan perda hanya buang-buang anggaran. Untuk saat ini, dirinya meminta Pemerintah Kota Cirebon melalui bagian hukum untuk segera mengurus paying hukum mengenai penambahan personel Satpol PP. \"DPRD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK - Diklat) dan satpol PP sepakat supaya ada tambahan personel dan kita serahkan tugas selanjutnya ke bagian hukum,\" terangnya. Adapun mekanisme penambahan personel Satpol PP, pria yang akrab disapa HSG ini menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan. Bisa dengan sistem outsorcing atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sementara untuk pengadaan PNS sendiri, kata HSG belum bisa dilakukan karena harus menunggu aturan dari pemerintah pusat. \"Jumlah personel satpol PP hanya 70 orang untuk penegakkan perda dan ini tentunya kurang. Dari hasil rapat tambahan Satpol PP sekitar 100 personel,\" ungkapnya. (sam)

Sumber: