Warga Jagara Peringatkan PDAU

Saling Klaim soal OW Waduk Darma, Berharap Tak Usik Para Pedagang KUNINGAN- Aset Objek Wisata (OW) Waduk Darma semakin misterius. Klaim Bupati H Aang Hamid Suganda bahwa OW andalan Kota Kuda merupakan aset Kabupaten Kuningan pun belum terbukti. Pasalnya, selain Bagian Perlengkapan Setda, Bagian Hukum Setda pun tidak mengetahui hal itu. “Yang saya tahu hanya ada SK (surat keputusan) dari Pemerintah Provinsi Jabar ke Kuningan. Soal status aset saya tidak tahu, karena bukan kewenangan saya,” ujar Kepala Bagian Hukum Setda, Andi Juhandi SH saat dijumpai koran ini di kantornya, Rabu (28/12). SK tersebut menunjuk Pemkab Kuningan untuk mengelola OW Waduk Darma. Sedangkan instansi mana yang mesti mengelolanya merupakan hak bupati untuk menentukan. Misalnya, semula dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Nah, saat ini pengelolaan dari Disparbud sudah dialihkan ke PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kuningan. “Pengalihkelolaan itu sah-sah saja, tidak perlu minta izin provinsi, karena sesuai SK sudah merupakan tanggungjawab Pemkab Kuningan. Toh pengalihkelolaan itu bukan kepada pihak swasta, tapi kepanjangan tangan pemkab. Yakni PDAU,” tandas Andi. Terkait dengan kabar adanya memorandum of understanding (MoU) antara Disparbud dengan provinsi, dimana salah satu isinya adalah perjanjian bagi hasil, ia mengaku tidak tahu soal MoU. “Sepengetahuan saya gak ada MoU apa-apa, hanya ada SK itu,” tukasnya. Terpisah, Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat, mengaku belum diajak koordinasi sama sekali terkait pengambilalihkelolaan OW Waduk Darma dari Disparbud ke PDAU. Menurut Umar, OW Waduk Darma berada di wilayah Desa Jagara, jadi PDAU harus berkoordinasi dulu ke Desa Jagara. “PDAU tidak bisa semena-mena dengan tiba-tiba mengambilalih objek wisata ini, tanpa ada koordinasi samasekali dengan kami. Kalau itu terjadi, saya akan ada di barisan terdepan bersama warga untuk memagar betis gerbang OW Waduk Darma,” ancam Umar. Koordinasi tersebut, menurut dia, penting karena ia tidak mau warganya yang berdagang di OW Waduk Darma terusik. Soal pengenaan tarif bagi warganya yang masuk objek wisata tersebut juga mesti dibicarakan agar suasana tetap kondusif. (tat)

Sumber: