Anggap Wajar Biaya Pemenangan

Budi: Tidak Ada Mahar, Realistis Dukung Andi INDRAMAYU- Dukungan Koalisi Bersama (Gerindra, PKS, Demokrat) terhadap pasangan Hj Anna Sophanah-Drs H Supendi MSi (Andi) mengejutkan banyak pihak. Koalisi ini sebelumnya selalu gencar meneriakkan perubahan di Indramayu. Tak heran kalau kemudian muncul dugaan adanya mahar politik bagi tiga parpol pengusung pasangan Andi ini, sebagaimana diungkapkan Kadiman, mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Indramayu. Kadiman bahkan telah melaporkan dugaan adanya mahar politik ini ke Panwaslu Kabupaten Indramayu. Menanggapi tuduhan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Sri Budihardjo Herman secara tegas mem­bantah. Dikatakan, keputusan Koalisi Bersama mendukung dan mengusung pasangan Andi merupakan kepu­tusan yang sudah dilandasi dengan pertimbangan matang. “Apa itu mahar politik? Kami sama sekali tidak mengenal mahar politik, jangan sebut mahar. Dukungan yang kami berikan karena realistis. Duku­ngan yang kami berikan adalah semata-mata karena pasangan Andi memang paling popular dan berpeluang menang,” ujarnya kepada Radar, kemarin. Dikatakan Budi, kalaupun kemudian ada biaya untuk pemenangan dan sebagainya, itu merupakan hal yang wajar. Sebab sulit melakukan kegiatan tanpa didukung dengan biaya operasional. Namun hal tersebut jangan dianggap sebagai mahar politik. Budi mengatakan, Demokrat bersama Gerindra dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Bersama memang telah sepakat mengusung Andi, dengan pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang dan setelah melalui proses yang sangat panjang. Dikatakan, pada detik-detik terakhir memang akhir­nya diputuskan untuk mendu­kung pasangan Andi. Namun nyaris saja gagal, karena saat itu Kadiman belum mem­berikan tandatangan rekomen­dasi. Untung dari DPP sudah menyiapkan antisipasi, dengan me­ngeluarkan surat pember­hentian Kadiman sebagai sekretaris dan pengangkatan Nurpan sebagai Plt Sekretaris DPC Partai Demokrat. “Jadi perlu ditegaskan bahwa kami mendukung dan mengusung pasangan Andi, karena berdasarkan hasil survei memang masih yang tertinggi,” tandas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Budi juga menegaskan bahwa rekomendasi terhadap Anna Sophanah-Supendi datang dari DPP Partai Demokrat, dan bukan dari DPC Demokrat Indramayu. Karena itu merupakan keputusan DPP, tandasnya, maka DPC sudah tentu harus tunduk dan melaksanakannya. Terkait pemecatan Kadiman, Budi juga menegaskan bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah dari DPP dan ditandatangani langsung oleh SBY. Begitu juga terkait pengangkatan Nurpan sebagai Plt Sekretaris, merupakan keputusan DPP. “Masalah Plt ini bukan hanya di Indramayu. Di Kota Depok dan Kabupaten Cianjur ketua DPC-nya juga dijabat plt,” ujar Budi. Diberitakan sebelumnya, karena dianggap indisipliner dan menolak menandatangani dukungan bagi pasangan cabup Hj Anna Sophanah-Drs H Supendi MSi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, Kadiman dipecat. Ia mendapatkan surat pemberhentian dari DPP Partai Demokrat yang ditandatangani langsung oleh SBY. Sementara sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris adalah Nurpan. Di tempat terpisah, Ketua Tim Pemenangan pasangan Andi, H Taufik Hidayat SH MSi, juga membantah adanya mahar politik bagi tiga parpol yang tergabung dalam Koalisi Bersama (Gerindra, PKS, Demokrat). Menurutnya, ketiga parpol ini memang sudah sejak lama menyiapkan kendaraan bagi ibu Anna Sophanah agar bisa maju dalam pemilihan bupati (pilbup). Jadi sama sekali tidak ada istilah mahar politik, karena semua sudah melalui proses yang panjang. “Kami sebenarnya sudah sejak lama intens menjalin pertemuan dengan ketiga parpol. Kalau kemudian mengusung pasangan Andi, itu merupakan rekomendasi dari DPP ketiga parpol tersebut. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya mahar politik,” tandas Opik. (oet)

Sumber: