Azis: Bukan Siluman, Itu Titipan

Akui Kualitas Belum Rata, Para Ketua Fraksi Sanggah Titip Siswa CIREBON- Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH bicara soal PPDB tahun ini. Soal membeludaknya siswa, bahkan sampai ada yang tak kebagian kursi, Azis menyebut itu akibat para orang tua yang memaksakan kehendak untuk  menyekolahkan anaknya di tempat yang dianggap punya kualitas baik. \"Kami ini tidak kurang, dan sering menyampaikan kepada para orang tua murid bahwa semua sekolah itu sama. Tapi apa? Banyak siswa yang nilainya 30 tidak diterima karena di sekolah tersebut rata-rata nilainya 35. Dari situ muncul keinginan orang tua murid untuk melakukan praktik titip-menitip,\" ungkapnya saat berbincang dengan Radar, kemarin. Azis juga menegaskan dirinya tidak menerima uang dari proses penerimaan PPDB. “Saya tidak minta uang, sepeserpun tidak,” katanya. Walikota juga tidak setuju dengan istilah siswa siluman. “Tidak ada siswa siluman, kalaupun ada, istilah lainnya siswa titipan. Azis juga mengaku menghapuskan kuota 10 persen bagi siswa luar kota. Hal tersebut dilakukan agar semua anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang layak di Kota Cirebon. Azis juga mengakui pemkot belum mampu memberikan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Cirebon, baik sekolah negeri maupun swasta. “Saya akui belum bisa melakukan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta,” ujar Azis. BANTAH TITIP SISWA Sementara itu, seluruh ketua fraksi DPRD Kota Cirebon kompak membantah tudingan miring persoalan PPDB dikuasai oleh masing-masing ketua fraksi. Ketua Fraksi PAN Dani Mardani SH MH membantah tuduhan tersebut. “Tidak benar, bahkan saya sendiri tidak mengkoordinir titipan PPDB anggota fraksi saya,” singkat dia. Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem Harry Saputra Gani. Dia mengatakan PPDB urusannya dinas pendidikan dan komisi C DPRD Kota Cirebon. “Mana ada hubungannya sama ketua fraksi. Itu (titip siswa, red) gak benar,” katanya. Lain halnya dengan Ketua Fraksi Demokrat Handarujati Kalamullah SSos. Dia enggan memberikan komentar. “Hehehe (ketawa). Terkait itu (titip siswa, red) nggak komentar, karena itu bukan ranah kita. Ada-ada aja, nitip kok diekspos,” singkatnya. ANCAM LAPOR PUSAT Sementara itu sebuah sumber Radar menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan Disdik Kota Cirebon melalui perwali, khususnya penentuan kuota, akan dilaporkan ke pusat. Laporan yang akan disusunnya berupa pelanggaran PPDB yang dilakukan secara sistemik dari tahun ke tahun. “Lihat saja nanti, capek protes di sini (disdik dan dewan, red). Mending langsung ke pusat. Ini lagi disiapkan,” ujar sumber Radar yang enggan disebutkan namanya itu, kemarin. Masih menurut sumber itu, ada yang memanfaatkan momentum PPDB untuk mencari proyek miliaran dengan alasan kekurangan ruang kelas baru (RKB). “Padahal RKB sudah sangat terpenuhi, tapi secara sistemik mereka sengaja menambah siswa baru melebihi RKB yang sudah ada sehingga punya dalih meminta anggaran ke provinsi dan pemerintah pusat. Ujung-ujungnya tetap proyek. Rusak pendidikan di Kota Cirebon,“ tegasnya. (sam/abd)  

Sumber: