Angkot Gratis Terganjal Anggaran

Disdik Sebut BOS Tak Bisa Gratiskan Transport Siswa KESAMBI - Wacana angkot gratis bagi siswa sekolah, bakal terganjal masalah anggaran. Ada dua opsi yang dikaji oleh Dishubinkom Kota Cirebon untuk membebaskan biaya angkutan kota. Salah satunya dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Nah apabila dana BOS ini tidak bisa diambil untuk angkot gratis siswa, maka opsinya Dishub harus mengusulkan pada pembahasan anggaran tahun depan. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Cirebon, Dra Hj Sri Wahyuninghadi MSi menjelaskan, biaya operasional sekolah tidak bisa digunakan untuk membiayai angkot gratis. Dana BOS sendiri digunakan sepenuhnya oleh pihak sekolah. \"Itu tidak bisa, karena dana BOS itu ya untuk operasional sekolah, bukan operasional siswa,\" ungkapnya kepada Radar, Minggu (23/8). Diakuinya, memang ada beberapa item penggunaan dana BOS. Salah satunya dititikberatkan untuk operasional sekolah. Maka kalaupun Dishubinkom ingin bekerjasama dalam penggunaan dana BOS untuk angkot gratis, hal ini perlu ditinjau ulang. Sebab yang menggunakan anggaran berada di sekolah masing-masing. \"Kita hanya menjadi koordinator saja,\" jelasnya. Senada, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs Casir Edy Supriyadi MPd mengatakan, wacana angkot gratis untuk pelajar sekolah di Kota Cirebon yang disampaikan Dishubinkom harus didukung. Sebab, semangat wacana ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun, Edy mengingatkan angkot gratis itu memerlukan anggaran. Pada sisi lain, APBD Perubahan sudah disahkan. Begitupula untuk dana BOS yang ada di setiap sekolah, tidak dapat digunakan untuk angkot gratis tersebut. \"Kalau untuk tahun ini sudah terlambat. Sekolah telah memiliki program dalam satu tahun anggaran,\" jelasnya. Selain itu, item yang menyebutkan dana BOS bisa digunakan untuk biaya transportasi, bukan dimaksudkan semacam angkot gratis. Tetapi, untuk pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Artinya, item itu memperbolehkan diberikan anggaran dari BOS untuk honorarium dan transportasi guru maupun pihak luar yang menjadi pelatih ekstrakurikuler tersebut. \"Maknanya bukan transportasi untuk angkot gratis. Itu enggak bisa pakai dana BOS,\" terang pria yang akrab disapa Edy Casir ini. Disdik Kota Cirebon, ujarnya, berharap agar Dishubinkom menjalin komunikasi dan pembahasan duduk bersama tentang wacana angkot gratis tersebut. Setelah duduk bersama, kata Edy Casir, selanjutnya menghadap walikota dan dewan untuk persoalan anggaran. Sebab, kendala terbesar dari wacana angkot gratis ada pada biaya. \"Tidak mungkin mau angkot suruh gratis kalau tidak ada uang pengganti,\" tukasnya. Karena itu, jika dimungkinkan, anggaran dari APBD tahun 2016 yang diperlukan untuk pembiayaan angkot gratis, bisa ditempelkan dalam item dana BOS. Anggaran itu, ucap Edy Casir, terpisah dari dana BOS yang telah ditentukan jumlah dan peruntukannya. Pria yang lama bekerja di bidang pendidikan ini memastikan angkot gratis tidak akan terlaksana di tahun 2015, jika mengandalkan dana BOS sekolah. Terkait angkot, kata Edy Casir, akan lebih baik jika Dishubinkom memberi solusi untuk sekolah-sekolah yang tidak dilewati jalur angkot. Seperti SMAN 8, SMAN 9, SMAN 3, SMPN 3, dan SMPN 9. Sebab, selama ini para siswa di beberapa sekolah yang tidak dilalui jalur angkot, harus memanfaatkan transportasi secara mandiri. Baik sepeda, motor maupun jalan kaki. \"Kalau ada angkot lewat depan sekolah, mereka pasti senang. Tidak perlu gratis, saya yakin para siswa dan guru mendukung. Ini usulan lama dari Disdik, tapi tidak kunjung ada langkah nyata,\" paparnya. Kepala Dishubinkom Kota Cirebon H Maman Sukirman SE MM mengatakan, rencana angkot gratis bertujuan meringankan beban siswa. Setidaknya, uang transportasi bisa berkurang dan dimanfaatkan untuk hal yang lain. Di samping itu, wacana angkot gratis akan dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. \"Semangatnya membantu pelajar agar lebih tepat waktu. Juga memperlancar arus lalu lintas dengan mengurangi penumpukan angkot berhenti lama di sekitar sekolah,\" ujarnya. Untuk sekolah yang belum terlewati jalur angkot, Maman Kirman akan mendiskusikan bersama pihak terkait lainnya seperti Organda Kota Cirebon dan Polres Cirebon Kota. Sebab, ubah jalur angkot tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun diakui, ada beberapa wilayah yang di situ ada sekolah, belum terlewati angkot. \"Kami akan bahas bersama. Mengubah rute angkot perlu duduk bersama,\" ujarnya. Kepala Bidang Fisik Lingkungan Bappeda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST menjelaskan, merupakan kewajiban pemerintah untuk bisa menyediakan tranportasi umum agar bisa menjangkau semua wilayah. Selama ini, pemkot belum memiliki kajian mengenai tranportasi perkotaan. \"Kita belum punya, dulu sempat mau buat, tapi kita tidak jadi, karena Dishub katanya juga mau buat,\" ujarnya. Sebagai kota dengan luas wilayah yang kecil, diperlukan kajian. Angkutan masal seperti apa yang cocok diterapkan di Kota Cirebon. Selain juga harus bisa berkoordinasi dengan wilayah Kabupaten Cirebon. Sebab, selama ini tranportasi dan lalu lintas di Kota Cirebon jaringannya mau tidak mau akan melintasi kedua wilayah itu. \"Harus ada koordinasi antara Pemkot dan Pemkab Cirebon, atau mungkin bisa juga ditangani oleh pemerintah provinsi,\" jelasnya. Arif mengaku setuju jika angkutan sekolah bisa digratiskan. Hal ini akan sangat membantu bagi para siswa di Kota Cirebon untuk mengakses pendidikan. Terlebih, di sekolah terpencil, akses tranportasi sangat minim. Namun demikian terkait rencana Dishubinkom yang akan menggunakan anggaran BOS untuk membebaskan biaya angkot, Arif mengaku keberatan. \"Kalau pakai BOS saya tidak setuju, agak susah nanti hitungannya bagaimana,\" tuntasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Angkutan Teknik Sarana dan Prasarana Dishubinkom Kota Cirebon, H Abdurrokhim SSos MM mengemukakan wacana untuk bisa memanfaatkan dana BOS untuk anggaran angkot gratis siswa. Namun dia mengakui belum koordinasi dengan Dinas Pendidikan. \"Yang saya tahu, BOS itu kan ada pos-pos untuk pembelian alat tulis dan lainnya. Salah satunya itu ada BOS untuk transport. Nah kita coba apakah ini bisa digunakan untuk itu atau tidak,\" jelasnya. Tak kalah penting, untuk mekanisme atau sistem angkot gratis ini juga harus dipersiapkan dengan matang. Hal ini tentunya akan menyangkut sistem pembayaran kepada sopir angkot. Oleh karena itu, perlu dibicarakan dengan Organda yang membawahi para sopir angkot. \"Kita harus menghitung jumlah sekolah ada berapa, dan yang dilewati oleh siswa ada berapa pastinya, utamanya kan untuk angkot D1 sampai D10. Nah ini juga kan perlu perhitungan dari Organda butuh biaya berapa sebenarnya,\" sebutnya. (jml/ysf)

Sumber: