Buwas di Ujung Tanduk

Menkopolhukam: Kalau Itu Betul, Ya Kira-kira Begitu JAKARTA- Sepak terjang Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabares­krim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso sepertinya bakal tamat. Aksi-aksi kontroversial membuat pria yang akrab disapa Buwas ini terancam dicopot. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengaku hingga kemarin belum mendengar keputusan pencopotan Buwas. Namun, mantan kepala Kantor Staf Presiden itu tampak tidak terkejut saat ditanya perihal kabar tersebut. “Kalau itu betul, ya kira-kira begitu,’’ ujarnya saat ditemui usai sidang kabinet di Kantor Presiden siang kemarin (2/9). Ketika ditanya apakah alasan pencopotan Buwas terkait dengan aksi-aksi kontroversialnya dalam penegakan hukum yang dinilai membuat gaduh, Luhut tidak menjawab terang-terangan. Namun, dia menegaskan jika presiden dan wakil presiden sudah memerintahkan agar seluruh penegak hukum tidak membuat kegaduhan. “Kalau mau menindak secara hukum silakan, tapi lakukan dengan arif, tanpa terlalu dipublikasikan,’’ katanya. Sepak terjang Buwas memang seringkali memicu kegaduhan. Selain aksinya yang dinilai merupakan kriminalisasi terhadap mantan pimpinan KPK maupun pegiat anti korupsi, jenderal bintang tiga yang dikenal dekat dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ini juga mulai menyasar BUMN. Yang terbaru, Bareskrim Mabes Polri mengusut dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelindo II dan Pertamina Foundation. Dalam kasus Pelindo II, Dirut Pelindo II RJ Lino terang-terangan memprotes tindakan Bareskrim yang dinilainya terlalu jauh mencampuri urusan korporasi. Bahkan Lino meminta Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk melaporkan tindakan Buwas itu ke Presiden Jokowi. Isu pencopotan Buwas mulai bergulir kencang sejak tersiarnya kabar Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla memanggil Buwas ke Istana pada Selasa malam lalu (1/9). Dalam pertemuan itu, Jokowi dan JK kabarnya memutuskan untuk mencopot Buwas. Alasannya, karena aksi koboi Buwas dinilai menebar ketakutan bagi para pengambil kebijakan di pemerintah maupun BUMN. Padahal, dalam situasi perlambatan ekonomi saat ini, semua diminta bergerak cepat untuk menggairahkan perekonomian. Namun, hingga kemarin tidak ada pihak Istana yang bersedia dikonfirmasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak ikut campur dalam urusan Polri. Sementara itu, mantan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengelak saat ditanya perihal pertemuan Selasa malam tersebut. “Saya sekarang KSP (sudah dilantik sebagai kepala Kantor Staf Presiden, red) bukan Tim Komunikasi,’’ jawabnya singkat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun tak memberi jawaban tegas seputar kabar pencopotan Buwas. Usai sidang kabinet paripurna dan para menteri meninggalkan Kantor Presiden, mantan Wakapolri itu sempat mengadakan pertemuan lanjutan dengan Presiden Jokowi. Dicecar pertanyaan oleh wartawan usai pertemuan tersebut, Badrodin lebih banyak mengumbar senyum dan menjawab singkat. Menurut dia, rotasi perwira tinggi di Polri merupakan hal biasa. Namun, dia enggan menjawab tegas apakah posisi Kabareskrim termasuk yang akan diganti. “Masih dibicarakan,” ujarnya. Yang jelas, menurut Badrodin, hingga kemarin siang, belum ada keputusan pergantian Kabareskrim. Jika sekarang belum, berarti apakah nanti akan ada pergantian? “Kita ada Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi), jadi nanti terserah Wanjakti,” kata Badrodin. Kabar pencopotan Buwas tak hanya ramai di Istana, tapi juga di parlemen. Beberapa anggota DPR dari PDIP langsung bereaksi menolak rencana pencopotan tersebut. Di antaranya Trimedya Pan­djaitan dan Masinton Pasa­ribu yang menilai kinerja Buwas se­bagai Kabareskrim justru harus diapresiasi karena bera­ni mengusut kasus-kasus korupsi. Isu pencopotan Buwas seper­tinya memang diwarnai tarik ulur alot. Karena itu, pertemuan tertutup terus terjadi di Istana hingga sore pukul 17.30 WIB kemarin. Misalnya, Kapolri Badro­din Haiti yang ternyata menga­dakan pertemuan lanjutan dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Staf Presiden. Sayangnya, Badrodin mening­galkan kompleks Istana melalui pintu samping sehingga tidak bisa dicegat wartawan. Semen­tara itu, Luhut ketika ditanya terkait pertemuan tersebut mengaku hanya koordinasi biasa. Dia juga mengaku jika hing­ga sore kemarin belum men­dapat kepastian seputar penco­potan Buwas. “Saya ti­dak ingin berspekulasi,’’ ucapnya. Perihal adanya suara penolakan dari PDIP, Luhut meminta semua pihak agar tidak menarik isu pergantian Kabareskrim ke ranah politik. “Sebab, pergantian di TNI Polti itu hal yang tidak istimewa, sudah ada strukturnya, jadi serahkan saja ke mereka,’’ ujarnya. Luhut menegaskan, keputusan penggantian Kabareskrim merupakan kewenangan penuh Kapolri dan internal Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan jika presiden ikut memberikan pertimbangan terkait hal tersebut. “Tapi saya tidak percaya ada pencopotan, belum sampai ke situ, mungkin pergantian tempat,” elaknya saat terus ditanya wartawan. Dari Mabes Polri, Buwas mengaku jika hingga kemarin sore dirinya belum menerima surat resmi pencopotan dirinya. “Belum ada kabar,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta. Dia juga memastikan, pihaknya belum menerima undangan untuk bertemu Kapolri maupun pihak di Istana dalam waktu dekat. Pembantahan yang sama juga diutarakan saat dikonfirmasi soal kabar pertemuannya dengan presiden pada selasa malam di Istana. Menurutnya, pada malam itu dia bekerja di kantornya seperti biasa. Kendati demikian, Buwas mengaku siap jika dirinya dicopot. Dia menyadari, jabatan yang diembannya tidak mungkin dijabat selamanya. “Kalau dianggap cukup, sebagai prajurit saya siap saja,” imbuhnya. Hanya saja dia menampik jika apa yang dilakukan sebagai kabareskrim berdampak pada perlambatan ekonomi. Menurutnya, perlambatan akibat penegakan hukum hanya bisa terjadi jika hukum tidak dilaksanakan dengan baik. “Yang saya lakukan kan sesuai dengan UU,” kilahnya. Oleh karenanya, dia enggan disebut sebagai pembuat gaduh. Buwas justru mengklaim telah berjasa mengembalikan uang negara. Dia mencontohkan, dalam kasus TPPI yang ditanganinya, ada Rp80 triliun yang sudah diselamatkan. Nilai tersebut, lanjut Buwas, masih bisa bertambah seiring pengumuman kasus korupsi lain yang ditanganinya. Bahkan, dirinya mengaku siap diaudit, jika ada pihak yang menganggap adanya kesalahan prosedur penegakan hukum yang dilakukannya. Tak hanya itu, jenderal bintang tiga itu menegaskan, jika proses hukum yang dilakukannya selama ini tanpa intervensi. (owi/far)

Sumber: