Soroti Korupsi dan Politik Uang

Raker, SBY Beri 22 Instruksi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi jajaran pemerintah di tahun 2012. Salah satunya terkait dengan masih adanya penyimpangan dan korupsi, baik di level pusat maupun daerah. “Termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN,” kata SBY saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran, kemarin (19/1). Begitu juga dengan korupsi dan kolusi yang melibatkan anggota DPR dan unsur-unsur pemerintah. Dalam instruksinya, SBY meminta penyimpangan dan korupsi dipastikan berkurang. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak ragu dalam memberikan tindakan. Termasuk pengawasan dari BPK, BPKP, dan KPK. “Pencegahan dan penindakan sama pentingnya,” katanya. Selain soal penyimpangan anggaran, SBY juga menyoroti masih berkembangnya praktik politik uang. KPU diminta membuat aturan untuk mencegah praktik-praktik tersebut. “Fenomena politik uang nampak berkembang, kalau dibiarkan akan mencederai dan merusak demokrasi yang bermartabat. Hati-hati, ini racun,” tegasnya. Dua persoalan tersebut merupakan bagian dari 16 instruksi khusus presiden dalam raker tersebut. Selain instruksi khusus, SBY juga memberikan enam instruksi umum. Raker tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, gubernur, bupati/ walikota, komite ekonomi nasional, dan komite inovasi nasional. Saat penutupan, para kapolda dan pangdam juga ikut mendengarkan instruksi presiden. Dua persoalan itu, tampaknya, juga masih menjadi perhatian serius sejak tahun lalu. Catatan koran ini, saat raker 2011 yang dilangsungkan 10 Januari 2011 di Jakarta Convention Center, SBY juga memberikan perhatian pada penyimpangan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan dan korupsi di sektor pajak. Dalam bagian instruksinya yang lain, SBY meminta jajaran pemerintah melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan APBN. “Capaian pembangunan agar dijaga dan ditingkatkan, lebih dilajutkan,” katanya. Presiden juga meminta potensi yang ada pada BUMN lebih dimaksimalkan. Agenda pengurangan angka kemiskinan tak luput dari bagian instruksi SBY. Bahkan, saat ini tengah disiapkan kebijakan baru, yakni Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang akan pararel dengan Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun lalu. “Pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas kita. Jalurnya tetap dua, mekanisme ekonomi dan program prorakyat,” urainya. Sementara itu, dalam sambutan pembukaan, Wapres Boediono meminta untuk mewaspadai krisis pangan yang bisa terjadi tahun ini. Masalah ketahanan pangan, disebutnya sebagai hal yang mendasar, terutama terkait penyediaan bahan makanan pokok seperti beras. Dia melihat masalah ketersediaan pangan adalah isu yang sangat menentukan untuk melewatkan 2012 dengan prestasi baik. “Kita tidak boleh mengambil risiko apa pun. Ketersediaan bahan pangan harus dijaga, harga harus stabil dan terjangkau,” ujarnya. Bagi instansi yang mendapat tugas memonitor ketersediaan pangan, Wapres meminta agar monitoring tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dari pergerakan harga harian di lapangan. Hal ini harus dilakukan bukan cuma untuk mengelola penyediaan bahan pokok, tapi juga untuk menganalisa proyeksi produksi. “Gunakan statistik harga sebagai pegangan. Ini sangat penting karena jangan sampai analisa harus menunggu data supply-demand yang seringkali datangnya terlambat, ketika peristiwa kelangkaannya sudah terjadi,” ketusnya. Demi mengatasi kelangkaan pangan, Wapres menegaskan agar pemerintah daerah tak ragu-ragu menggunakan stok bahan pangan demi menstabilkan pasokan dan harga. Kewajiban untuk stok itu sendiri adalah suatu kebijakan yang harus diperhatikan dan disiapkan dengan baik, terutama dalam suasana ketidakpastian ekonomi dan situasi alam. “Ketersediaan stok adalah salah satu kunci dari kestabilan,” tegasnya. Wapres mengatakan, Indonesia beruntung berhasil melewati badai krisis finansial global sepanjang 2011 dengan prestasi yang baik. Namun ia mengingatkan bahwa badai krisis masih bisa mengancam pada 2012. Oleh karenanya ia meminta agar para pemimpin daerah rajin memantau situasi. “Antara lain kestabilan stok pangan dan menyiapkan antisipasi bila terjadi guncangan stabilitas ekonomi di masyarakat,” lanjutnya. Menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia ini, situasi ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2011 dan awal 2012 menunjukkan indikator yang memuaskan, baik dari segi mikro maupun makro. Ia mengakui, meski masih ada beberapa kelemahan di berbagai tempat, namun dalam kondisi ekonomi global yang melemah, Indonesia bisa menunjukan resistensi yang baik terhadap krisis global. “Memasuki tahun 2012, banyak negara di dunia menghadapinya sebagai tahun yang tidak terlalu ramah. Indonesia sebaiknya bersiap-siap dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi,” ungkapnya. Untuk itu dia meminta agar semua pihak menjaga kinerja seperti tahun sebelumnya, termasuk aparat pemerintah daerah yang harus terus melakukan analisa antisipatif dan rajin melakukan koordinasi dengan pusat dan sesama daerah terutama dalam masa-masa rawan. “Koordinasi dengan pusat sangat penting terutama saat merumuskan dan melaksanakan kebijakan,” katanya. Isu stabilitas, baik ekonomi maupun politik juga menjadi perhatian Wapres. Menurutnya stabilitas suasana yang tenang dan damai sangat diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari yang normal. Dalam menjaga stabilitas erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. “Demokrasi tanpa penegakkan hukum dan ketertiban adalah anarki,” cetusnya. Untuk itu, Wapres menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah demi mewujudkan penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum, termasuk memperkuatnya tokoh-tokoh masyarakat dan elemen penegak hak-hak manusia. “Pemimpin daerah bertanggungjawab penuh dalam menegakan hukum. Ini sangat penting demi menghilangkan kegamangan di daerah. Bertindak dini sangat penting, sebelum masalah jadi membesar,” sebutnya. Selain itu, isu lapangan kerja terutama penyediaan pekerjaan untuk kelompok usia muda di bawah 30 tahun juga harus diperhatikan. Sebab, lanjutnya, lapangan kerja adalah kunci dari penghasilan karena lapangan kerja menciptakan daya beli masyarakat yang kemudian memutarkan ekonomi. “Pemerintah daerah wajib memiliki sistem yang memonitor statistik lapangan kerja, negatif bila terjadi gejala pemutusan hubungan kerja dan positif bila terjadi pembukaan pabrik baru,” tambahnya. Di berbagai negara, penduduk berusia muda biasanya mencapai separuh dari tingkat pengangguran. “Mereka ini harus mendapat perhatian karena seperti yang dialami di Afrika Utara pengabaian terhadap kelompok usia muda ini bisa menimbulkan dampak serius. Maka pemerintah daerah harus memiliki program-program lapangan kerja khusus bagi mereka yang di bawah 30 tahun,” jelasnya. (fal/wir)

Sumber: