Bingung Tentukan Jadwal Mutasi
KEJAKSAN - Formasi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon tinggal menunggu waktu pengumuman. Sebab, semua proses mutasi masuk tahap finalisasi. Namun, pemerintah kota sepertinya bingung menentukan tanggal pelaksanaannya. Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengaku bingung kapan tanggal yang tepat untuk pelaksanakan mutasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Padahal, nama-nama semua pejabat yang akan dimutasi sudah mngerucut. \"Kita sebetulnya sudah siap. Tapi, kami sedang mencari dan menghitung waktu yang tepat untuk pelaksanaan mutasi,\" ujar Azis kepada Radar, Rabu (30/9). Dia mengatakan, penentuan waktu tersebut harus disiapkan agar pelaksanaan mutasi dapat berjalan dengan baik. Alasannya, persoalan mutasi jangan sampai terulang kembali seperti sebelumnya. \"Kita tidak mau kesalahan kedua kalinya terulang lagi. Jadi, tidak ada bahasa gagalnya mutasi secara terus-menerus karena tidak laku. Tapi, kita lakukan dengan hati-hati,\" terangnya. Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari mutasi ini. Sebab, mutasi adalah hal biasa, bukan luar biasa yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan. \"Yang jelas, masalah mutasi ini sudah dibicarakan dengan BK Diklat dan Sekda untuk meneliti satu persatu pejabat yang akan dimutasi. Setelah proses itu dijalani, kemudian baru saya tandatangani SK mutasi,\" ucapnya. Ditambahkannya, pejabat yang akan mendapat promosi jabatan sebetulnya ada lima orang yakni eselon III b satu orang dan eselon IV a empat orang. \"Aslinya cuma sedikit. Tapi, karena digeser-geser jadinya banyak,\" pungkasnya. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah SSos melontarkan sinyal bahwa belum ada kepastian waktu mutasi dari walikota. “Bapak belum berbicara soal itu (mutasi, red) sampai sekarang,” kata Andru. Menurutnya, berbagai persoalan pemerintahan menjadi salah satu faktor belum adanya kejelasan mutasi. Mulai dari belum terisinya kursi wakil walikota hingga tujuh bulan membuat energi walikota terkuras. Belum lagi dalam pekan-pekan ini pembahasan RKA untuk RAPBD 2016 dan dalam waktu dekat mesti disampaikan ke DPRD, sehingga waktu, tenaga dan pikiran walikota cukup terkuras. “Kalau memang akan ada mutasi, pasti bapak (walikota, red) akan menyampaikan ke Fraksi Demokrat,“ tandasnya. Pemerhati Pemerintahan, Faozan TZ SH mengingatkan walikota untuk mengumumkan mutasi mengedepankan profesionalisme kerja dan disiplin ilmu yang dimiliki. Mutasi selama ini justru aspek nepotismes lebih kental jika dibandingkan dengan kemampuan dan disiplin ilmunya. (sam/abd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: