Rekrutmen CPNS Tak Jelas
![Rekrutmen CPNS Tak Jelas](https://radarcirebon.disway.id/upload/2015/08/kuningan-jawa-barat.jpg)
KUNINGAN - Masyarakat jangan terlalu berharap ada rekrutment CPNS tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Sebab, hingga kini pemkab belum menentukan sikap terkait hal tersebut. Selain berkaitan dengan moratorium CPNS, juga karena jumlah PNS di Kota Kuda ini masih overload, atau melebihi kapasitas. \"Kami tidak akan gegabah menyatakan akan melakukan perekrutan atau tidak. Kami tidak ingin masyarakat berharap banyak, hingga ujung-ujungnya kecewa,\" ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, Drs H Yosep Setiawan MSi kepada Radar, Jumat (16/10). Pertimbangannya, ungkap Yosep, anggaran Kabupaten Kuningan sangat terbatas. Jadi tidak akan mencukupi untuk menggaji PNS baru. \"Kecuali penggajian PNS baru ditanggung oleh pusat, baru kami siap. Selama ini kan diambil dari daerah melalui DAU (dana alokasi umum). Keinginan penggajian oleh pusat sudah diusulkan oleh banyak bupati/walikota,\" katanya. Diakui Yosep, berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), diketahui terdapat banyak kebutuhan pegawai, terutama untuk tenaga pendidik, medis dan teknis. Namun secara jumlah, Yosep memastikan masih sangat cukup. Tidak perlu ada perekrutan CPNS lagi. Tinggal memanfaatkan yang ada. \"Dulu pemerintah pusat meminta ada perekrutan, kemudian ada instruksi moratorium bagi daerah yang anggaran belanjanya lebih dari 70 persen. Tapi kami tetap harus mempertimbangkan lagi secara matang-matang, apakah nanti akan menjadi beban lagi, atau tidak,\" katanya lagi. Meskipun ada tawaran rekrutment CPNS dari pusat lagi, pihaknya tidak akan langsung menerima, terkecuali yang spesifik sesuai kebutuhan. Untuk hal itu, Yosep mengaku masih mengkaji dan berkoordinasi dengan pusat. \"Tapi saya tidak yakin apakah nanti Kuningan akan diberi formasi atau tidak. Kami berharap, masyarakat tidak terlalu berharap akan ada perekrutan CPNS tahun ini,\" ujarnya. Maka, untuk pembenahan kepegawaian di Kuningan, dia tidak pernah bosan berbicara reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan. Ini untuk mengetahui apakah distribusi pegawai sudah benar atau belum. Jangan sampai antardinas merasa lebih dan kurang pegawai. (tat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: