Sistem Distribusi Harus Diatur Ulang

Banyak Jalur Terpotong, Kebocoran PDAM Bisa Teknis dan Non Teknis KESAMBI - Pelayanan PDAM Kota Cirebon menjadi sorotan publik karena masih belum bisa memberikan distribusi aliran air yang lancar. Mantan Dewan Pengawas PDAM Kota Cirebon, M Rafi SE mengatakan, selama sistem distribusi menggunakan pola lama, maka permasalahan distribusi air PDAM tidak akan pernah selesai. Seperti yang terjadi di Perumahan GSP, Majasem dan sekitarnya. Pola lama yang dimaksud, kata dia, karena jalur transmisi distribusi pipa PDAM banyak yang terpotong. Misalnya saja, jalur distribusi ke wilayah GSP dan Majasem sudah disalurkan terlebih dahulu di wilayah jalan raya Sumber dan sekitarnya. Sehingga debit tekanan air yang masuk ke kawasan lain semakin rendah. \"Belum lagi dari jalur itu nanti disalurkan untuk wilayah Harjamukti. Jadi kalau mau lancar jalur distribusi ini tidak boleh dipotong,\" ujarnya kepada Radar, Minggu (3/1). Selain adanya pemotongan jalur, debit tekanan air PDAM juga semakin rendah lantaran memang masih banyaknya kebocoran teknis karena kondisi pipa yang sudah tua. Tak hanya itu, Rafi juga menyebutkan masih banyak kebocoran non teknis atau sambungan ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum PDAM. \"Dampaknya ya jadi membuat rendah tekanan air,\" jelasnya. Agar distribusi bisa diterima secara menyeluruh, Rafi memberikan masukan supaya perlu ada pemasangan meter distribusi dan booster pump (pompa pendorong tekanan). Selama ini, warga GSP memang pernah mendapatkan aliran PDAM yang lancar sewaktu almarhum mantan Walikota Ano masih tinggal di sana. Namun setelah wafat, aliran PDAM pun kembali bermasalah. \"Ya itu kan ada pengaturan debit aliran dari PDAM,\" ucapnya. Di lain sisi, ia juga menyarankan agar PDAM segera mengubah pola distribusi yang sudah lama dilakukan. \"Sistemnya harus diatur ulang, jangan ada jalur distribusi yang dipotong, itu kan pola dulu,\" ujarnya. Rafi juga menyoroti perencanaan yang tidak matang dalam menempatkan pompa air. Seperti yang sudah dilakukan di jalur distribusi wilayah Samadikun. Sebenarnya, perencanaannya itu seharusnya lebih diutamakan dulu distribusi untuk kawasan Samadikun. Akan tetapi distribusi yang bagus itu justru untuk wilayah Klayan. \"Klayan lancar itu karena produk gagal, jadi diuntungkan Klayan. Seharusnya pompa itu diletakan di depan Bakorwil, sehingga wilayah Samadikun bisa teraliri. Tapi ini pompanya kan ditempatkan di Jalan Wahidin,\" ungkapnya. Menurutnya, tanpa adanya booster pump (pompa pendoorng) sangat mustahil distribusi air PDAM bisa lancar. Namun, untuk satu pemasangan booster pump ini membutuhkan angggaran tidak kecil, bisa mencapai Rp450 juta. \"Tanpa pompa rasanya sulit distribusi air PDAM bakal lancar,\" sebutnya. Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, H Budi Gunawan mengaku heran dengan krisis air PDAM yang terjadi di Perumahan GSP dan sekitarnya. Padahal, di perumahan daerah Klayan debit air PDAM cukup bagus. “Kayaknya kok aneh dan tidak masuk akal krisis air akibat konsumsi air yang berlebihan. Padahal sekarang kan pada liburan,” ujar pria yang akrab disapa BG itu kepada Radar, Jumat (1/1). Dia menduga ada persoalan serius di jaringan pipa PDAM, khususnya pada jalur distribusi di Perumahan GSP. Apalagi perumahan itu sudah sejak lama sering mengeluhkan jaringan air PDAM yang tidak lancar. Bisa saja PDAM sebenarnya sudah tahu persoalannya, tapi tidak pernah diperbaiki karena secara keseluruhan jaringan ke GSP kurang ekonomis buat PDAM. BG menyarankan kepada PDAM untuk segera mencari solusi terbaik. Kalaupun memang ada pipa jaringan distribusi yang bermasalah, harus segera diperbaiki. Bagaimanapun juga, beberapa tahun lalu PDAM sudah menaikkan tarif air dengan alasan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Tapi kenyataan di lapangan, pelanggan tidak mendapatkan nilai lebih dari kenaikan tarif air PDAM. “PDAM dulu menaikkan tarif dengan alasan ingin meningkatkana pelayanan, justru yang terjadi pelanggan tidak merasakan apa yang dijanjikan itu,” beber politisi PKPI ini. Walikota Drs Nasrudin Azis SH juga meminta PDAM terus meningkatkan pelayanan. Ketika ada jaringan distribusi yang terganggu, harus bergerak cepat untuk memperbaikinya. Saat ini eranya mengedepankan pelayanan, jika pelayanan tidak ada peningkatan, maka ini menjadi preseden buruk. “Awal tahun 2016 ini kita akan melakukan evaluasi dengan mengundang SKPD untuk memperbaiki kinerja, termasuk pelayanan publik,” pungkasnya. (jml)

Sumber: