Bantuan Dikurangi Rp131 M, Cirebon Metropolis Serius Nggak Sih?

KEJAKSAN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituding tidak serius mengembangkan Kota Cirebon menjadi metropolitan area. Tak ada arah yang jelas untuk pengembangan menuju kota metropolitan, karena wajah kota justru dibentuk sektor swasta. Padahal, dalam Perda 12/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada tiga kawasan yang dijadikan metropolitan area, termasuk di dalamnya Kota Cirebon. Di Provinsi Jawa Barat ada tiga kawasan yang dijadikan metropolitan area, yakni Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek), kemudian Bandung wilayah Priangan dan Cirebon Metropolitan Area. “Bodebek sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi pertumbuhannya, begitu pun Bandung. Tapi untuk Kota Cirebon belum dirasakan betul bertumbuhannya,” ujar Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah (DKKPAD) Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi, kepada Radar, di Grage Hotel, Kamis (3/3). Hal itu disampaikan Iing secara terbuka dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kota Cirebon dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut pria berkacamata itu, akses menuju Cirebon sebenarnya sudah terbuka. Ada Tol Cikopo-Palimanan yang terkoneksi denga Java Toll Road Network. Kemudian, ada  Bandara Kertajati yang dinaungi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan akses kereta api. Tapi, semua itu sebenarnya dari pemerintah pusat, bukan Pemprov Jabar. Bahkan, Tol Cipali tidak ada di RTRW Pemprov Jabar. “Dengan penetapan tiga titik kordinat perencanaan pembangunan, dari situ justru dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum punya konsistensi mewujudkan Cirebon Metropolitan Area,” tegas dia. Konsep Cirebon Metropolitan Area, kata Iing, justru belum dirasakan Pemerintah Kota Cirebon dari segi anggaran. Pemerintah provinsi memang mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan Cirebon Metropolitan Area. Tapi, alokasinya kurang maksimal. Contoh sederhananya, tahun 2015 lalu dukungan anggaran Pemprov Jabar mencapai Rp150 milar. Tapi, di tahun 2016 ini justru menurun menjadi Rp19 miliar. Atau berkurang Rp131 Miliar. “Kalau memang betul-betul ingin mengembangkan Cirebon Metropolitan Area ya harus di-support juga anggarannya. Bukan cuma kebijakan dan perencanaanya saja yang di-support,” tandasnya. Iing blak-blakan karena harus diakui bahwa kabupaten/kota di Jawa Barat, tidak punya kemandirian dalam hal anggaran. Contohnya Kota Cirebon yang PAD-nya hanya Rp319 miliar. Dari jumlah tersebut Rp175 miliar milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati. “Setengahnya milik orang lain. Makannya, wajar kalau harus ada support dari Provinsi Jabar dan pemerintah pusat,\" katanya. Secara geografis, wilayah Cirebon berada di ujung Jawa Barat. Rentang kendali yang jauh membuat wilayah Cirebon tertinggal dalam segi pembangunan, dibandingkan Bodabek dan Bandung. (sam)

Sumber: