Koalisi Setuju BBM Naik

DPR Terbelah Terkait Opsi Kenaikan BBM JAKARTA - Opsi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih diwarnai pro kontra di parlemen. Sejumlah fraksi di DPR memberikan dukungan atas kenaikan harga BBM. Namun, tidak sedikit pula fraksi yang masih memunculkan penolakan karena dikhawatirkan memicu inflasi atau kenaikan harga barang. Di internal partai koalisi pemerintah ternyata juga tidak bulat mendukung opsi kenaikan tersebut. Fraksi PKS yang sudah ancang-ancang akan melakukan penolakan. Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta menyatakan, sejak dua tahun lalu, Fraksi PKS telah menegaskan untuk menolak opsi tersebut. “Sampai sekarang Fraksi PKS bertakan pada penolakan kenaikan harga BBM,” ujar Anis, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (29/2). Menurut Anis, rencana kenaikan tersebut sejatinya bisa diatasi pemerintah sejak dua tahun lalu. Pihaknya saat itu meminta pemerintah melakukan evaluasi atas beban anggaran yang begitu besar. Namun, pemerintah lamban dalam merespons usulan itu. “Ini semuanya kan managemen fiskal. Pertama, hentikan semua pemborosan di pemerintahan. Ini kan terlalu banyak pemborosan,” ujar Anis. Dia mencontohkan kebijakan DPR saja menghentikan pembangunan gedung karena dianggap tidak efektif. “Kedua, masalah kebocoran anggaran. Itu kan masih besar sampai sekarang,” jelasnya. Di luar PKS, hampir semua fraksi dari partai yang tergabung dalam koalisi mendukung. Mulai dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, maupun Fraksi PKB. Berbeda dengan PKS, Fraksi Partai Demokrat bahkan yakin jika opsi kenaikan tersebut adalah justru pilihan yang dikehendaki publik. “Masyarakat sudah banyak yang menginginkan BBM bisa dinaikkan harganya, sebab kalau tidak dinaikkan, beban APBN besar, sehingga biaya pembangunan infrastruktur berkurang,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Senada, Fraksi Partai Golongan Karya memiliki pandangan untuk mendukung kenaikan harga BBM. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, pemerintah nampaknya sudah di posisi bulat untuk menaikkan BBM. Dalam bahasa lain, kenaikan BBM ini adalah untuk mengurangi sejumlah triliunan rupiah dana subsidi untuk dialokasikan di pos lain. “DPR bisa memahami karena keputusan mengurangi subsidi adalah keputusan yang tak terhindarkan, mengingat situasi harga minyak dunia,” ujar Priyo. Priyo meyakini, internal koalisi juga akan sepakat untuk mendukung pilihan pemerintah menaikkan harga BBM. “Kalau pemerintah menaikan kami membantu menjelaskan ke depan publik seperti apa,” ujarnya. Menambahkan, Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi juga mendorong agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM tersebut. “Keputusan berlarut-larut justru akan merugikan rakyat,” ujar Arwani. Menurut dia, opsi kenaikan BBM kali ini adalah untuk kepentingan jangka panjang. “Pemerintah harus berani mengambil kebijakan tidak populis,” tandas Arwani. Dia lantas menyindir, kebijakan dua kali penurunan harga BBM pada rentang 2008-2009. Saat itu, kata dia, banyak pihak menduga konteksnya hanyalah pencitraan menjelang pemilu. Sementara itu, fraksi-fraksi di luar koalisi pemerintah kompak menolak opsi kenaikan tersebut. Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, maupun Fraksi Partai Hanura menilai kebijakan penaikan harga BBM tidak tepat. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut Bambang, sudah sangat jelas bahwa yang terbebani oleh kenaikan harga BBM nantinya adalah sebagian besar rakyat. Tidak hanya BBM, rakyat akan terimbas kenaikan harga bahan pokok lainnya. “Kalau BBM naik, yang terpukul itu 65 persen rakyat Republik Indonesia,” ujar Bambang. Fraksi Partai Hanura juga menolak opsi kenaikan harga BBM. Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal menyatakan bahwa kenaikan harga BBM selama ini selalu didampingi praktek pencitraan. Seperti yang terjadi di kenaikan BBM sebelumnya. Kenaikan harga BBM “ditumpangi” pemerintah dengan program pencitraan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Kami (Fraksi Hanura) tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM. Menurut kami, pemerintah ragu-ragu, sehingga agak terlambat dalam mengambil keputusan,” ujar Akbar. (bay/dyn)

Sumber: