Di Majalengka, Tak Ada Fraksi yang “Berani” Kritisi LKPj Bupati

MAJALENGKA – Pasca disampaikannya laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015, DPRD Majalengka menilai LKPJ tersebut dalam rapat paripurna lanjutan Jumat petang (18/3). Sejumlah fraksi mengapresiasi berbagai capaian yang memenuhi target dan melampaui target, namun ada sejumlah catatan dan kritik terhadap sejumlah target kinerja yang belum tercapai dan masih jauh dari target yang dicanangkan sebelumnya. Namun secara mayoritas pandangan umum landai. Berbeda dengan penyampaian LKPJ tahun-tahun sebelumnya, dimana sejumlah catatan dan kritik menghujani penyampaian LKPJ bupati. Fraksi PDIP misalnya, sebagai fraksi pendukung pemerintah mengapresiasi capaian optimal keseluruhan pos pendapatan daerah yang bisa menyentuh angka 98 persen dari target. “Bahkan sektor PAD bisa melampaui target hingga terealisasi di angka 107,87 persen. Mudah-mudahan capaian ini bisa ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang,” ujar juru bicara FPDIP, H Deden Deni Rustandi SE. Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya meminta agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus diperbaiki, terutama dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit serta puskesmas. Di sektor pendidikan, mendukung setiap upaya peningkatan sarana dan prasana pendidikan yang lebih memadai. “Namun jangan dilupakan untuk lebih meningkatkan sumber daya para pendidik (guru), serta mendorong peningkatan angka siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat Dedi Suandi. Sektor daya beli masyarakat, pihaknya mendorong pemerintah melanjutkan dan melakukan terobosan yang berdampak pada terangkitnya perekonomian masyarakat yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan daya beli. Fraksi Golkar yang biasanya menghangatkan situasi di ruang rapat paripurna jika pembacaan pandangan umum, juga relatif landai. Juru bicara Fraksi Golkar HM Suparman SIP hanya menyayangkan Pemkab Majalengka untuk menempatkan posisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan kebencanaan di urutan delapan. Padahal kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting yang memiliki kaitan erat dengan kualitas kesehatan dan keamanan masyarakat di Majalengka. Hal tersebut dikarenakan tidak seimbangnya pembangunan infrastruktur dengan analisis dampak lingkungan, serta tidak ada komitmen serius Pemkab untuk menuntaskan urusan lingkungan hidup. “Kita seharusnya bercermin pada daerah-daerah yang telah menyatakan darurat lingkungan, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Riau, Semarang hingga yang terdekat Kota Cirebon yang telah menyatakan darurat sampah,” ujarnya. Pandangan Fraksi PKB yang dibacakan Imon Hidayat SAg hanya menyoroti tiga hal pokok yang disajikan dalam LKPJ bupati, yakni sektor indeks pembangunan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas umat beragama. Selain itu menyoroti pos PAD tahun anggaran 2015 yang mengalami peningkatan dengan realisasi 107,87 persen dari target. Namun menyoroti penerimaan pajak daerah yang hanya terrealisasi 96,74 persen dan penerimaan restribusi daerah sebesar 80,57 persen. “Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan restribusi daerah tersebut, mengisyaratkan perlu penyempurnaan database potensi pajak dan restribusi daerah. Objek pajak dan restribusi daerah bersifat dinamis, sehingga untuk mencapai penerimaan yang optimal diperlukan upaya updating database secara periodik,” imbuhnya. (azs)  

Sumber: