Butuh Rp1 M, untuk Beli Mobdin Staf Ahli dan Ketua DPRD

KUNINGAN - Meski selama ini jabatan staf ahli dinilai sebagai jabatan “buangan”. Namun, pemerintah tetap memperhatikan sarana bagi pejabat eselon dua tersebut. Pada tahun ini mobil dinas (mobdin) staf ahli akan berganti. Semula kendaraan yang digunakan adalah Grand Livina menjadi Toyota Rush. “Tahun ini pengadaan mobdin untuk staf ahli. Karena staf ahli tiga orang maka mobilnya pun harus tiga,” ucap Kepala BPKAD Kuningan Drs Apang Suparman MSi melalui Kabid Aset BPKAD Kuningan Edi Supriadi SSos Msi kepada Radar Kuningan, Senin lalu (28/3). Bukan hanya untuk staf ahli saja, kata dia, untuk ketua DPRD juga bakal diganti. Namun, jenisnya tentu berbeda dengan staf ahli yakni Honda Civic. Untuk staf ahli dianggarkan Rp200 juta dan untuk ketua DPRD dua kali lipatnya yakni Rp400 juta. Apabila ditotalkan anggarannya adalah Rp1 miliar. “Total Rp1 miliar itu termasuk biaya umum. Biaya umum itu biaya operasional untuk menunjang proses kegiatan pengadaan kendaraan. Semua kegiatan ada biaya umumnya,” jelas Edi. Edi menyebutkan, mungkin pada saat perubahan anggaran pihaknya akan mengajukan lagi untuk pengadaan mobdin untuk sekretaris dinas atau badan. Sebab, hingga saat ini baru enam sekban atau sekdis yang memiliki mobil Toyota Avanza. “Kami ingin semua sekban atau sekdis seragam (sama,red) mobilnya. Namun, mungkin tidak akan serentak karena melihat anggaran,” sebut Edi. Mengenai mobil yang lama, tutur dia, akan diberikan pejabat yang lain. Pada tahun lalu total ada 17 unit mobdin baru yang diberikan kepada para pejabat salah satunya untuk jabatan sekdis dan sekban. Saat ini jumlah kendaraan roda empat ada 354 unit dan roda dua 1.762 unit. Jumlah yang ada ini masih kurang karena ada beberapa pejabat tidak kebagian jatah kendaraan. Kalau pun kebagian kondisinya memprihatinkan. “Kami terus setiap tahun menganggarkan mobdin karena memang Kuningan masih kekurangan. Yang ada pun banyak yang kondisi memperihatinkan,” jelasnya. Terkait kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan, sambungnya, tahun lalu sangat bagus termasuk motor dinas yang digunakan para kepala desa. Sebab, sebelumnya motor dinas tidak membayar pajak. Pihaknya berharap kendaraan yang ada harus dirawat dengan baik sehingga tidak cepat rusak. “Selama ini memang ada bantuan kendaran dari pusat dan APBN, namun kendaran itu kebanyakan untuk bantuan operasional, bukan utuk digunakan oleh para pejabat,” imbuhnya. Dari pantauan Radar Kuningan, kendaraan yang tidak layak pakai memang banyak, terutama mobil carry yang selama ini digunakan oleh para kasi. Selain sudah terlihat tua bodinya pun banyak yang sudah mengelupas. (ded)

Sumber: