Tuntut Transparansi Dana BOS

CIREBON - Menanggapi keluhan masyarakat tentang pungutan yang terjadi di sekolah, akhirnya Komisi C DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, kemarin. Anggota Komisi C, Ayatullah Roni mengatakan, selama ini, aturan dan tata cara yang ada di buku panduan dana BOS sudah benar. Tapi yang menjadi masalah ada pada implementasinya. “Banyak laporan, kalau di lapangan itu masih banyak pungutan. Padahal sudah ada dana bos,” tegasnya. Misalnya, kata Roni, pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Kebanyakan pendidik atau sekolah menggunakan alasan untuk kepentingan pembelajaran. Dan mengelak LKS diwajibkan pada masyarakat. “Tapi tetap saja kalau misalnya tidak dibeli, si anak didik akan didiskriminasi. Kalau seperti itukan, proses pembelajaran akan terhambat,” katanya. Hal tersebut, kata dia, bisa dicegah bila terjadi transparansi. Jangan sampai, karena ketertutupan sekolah atas dana BOS, ada sekolah yang menjadi korban kekerasan masyarakat. “Jangan sampai, karena ada penyimpangan dana bos ini, ada sekolah yang dibakar oleh masyarakat,” tukasnya. Sementara, Wakil ketua komisi C DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie SE mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Cirebon harus memiliki iktikad baik untuk penggunaan bos yang transparan dan efisien. Karena, pihaknya menghendaki pendidikan yang gratis dan tanpa pungutan untuk siswa-siswi SD dan SMP. “Pada kenyataannya, banyak yang tetap menarik, dengan dalih sudah ada persetujuan orang tua. Dan hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh dinas pendidikan,” ucapnya. Seandainya Dinas Pendidikan transparan, kata dia, maka hal tersebut bisa diminimalisasi. Dirinya menyayangkan, karena selama ini tidak pernah ada sosialisasi pada orang tua murid terkait penggunaan dana bos. Agar nantinya, masyarakat tidak bertanya-tanya peruntukan dana bos itu sendiri. “Ada dua hal yang harus dilakukan dinas pendidikan. Goodwill atau iktikad baik dan transparansi,” tukasnya. Kabid Pendidikan Dasar, Disdik Kota Cirebon, Nurohim ZA mengatakan, hingga saat ini pihaknya berusaha mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah, temasuk mengundang kepala sekolah tentang penggunaan dana bos. “Kita juga sampaikan, jangan sampai dana BOS itu tidak digunakan dengan baik,” tuturnya. Mengenai dewan yang menginginkan biaya SD dan SMP digratiskan, Nurohim mengatakan hal tersebut perlu dikaji ulang. (kmg)

Sumber: