Tolak Rencana Kenaikan Tarif

Potensi Parkir Besar, PAD Minim KEJAKSAN – Rencana DPRD bersama Pemerintah Kota Cirebon menaikkan tarif parkir menuai penolakan. Sebelum menaikkan, mestinya OPD terkait melakukan inventarisir lahan parkir yang ada. Pemerhati sosial, Ibnu Choldun mengatakan, berdasarkan pantauan, ternyata masih ada lahan parkir yang tidak terdata oleh pemkot. Padahal sanggup menambah signifikan PAD. Karena itu ia tidak setuju terhadap rencana kenaikan tarif retribusi parkir badan jalan. “Tertibkan dulu lahan parkir yang tidak masuk ke PAD. Jangan membahas kenaikan tarif,” katanya, Selasa (6/3). Menurut Ibnu, persoalan pengelolaan parkir yang ada di kota selama ini tidak jelas. Terbukti masih banyak lahan parkir, tapi dimiliki pihak tertentu. Dan tidak masuk ke PAD. Bahkan membuat miris, ada trotoir bagi pejalan kaki, ternyata dijadikan lahan parkir. Mestinya pemkot memiliki keberanian menertibkan. Termasuk mendata lahan parkir yang legal maupun ilegal. Supaya tidak merugikan pemilik kendaraan. Ibnu bahkan menyarankan pemkot mengoptimalisasi pengelolaan parkir. Tidak ada salahnya pemkot membuat perusahaan daerah yang khusus mengurusi parkir. Tidak bisa ditampik potensi parkir di Kota Cirebon miliaran rupiah. Tapi pada praktiknya, parkir yang masuk ke PAD masih di bawah Rp1 miliar. “Lebih baik pemkot membuat PD Parkir. Supaya pendapatan daerah dari sektor parkir ini bisa maksimal,” jelasnya. Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH mengaku belum sepenuhnya tahu rencana kenaikan tarif ini. Karena hingga saat ini pansus retribusi masih melakukan pembahasan. Bahkan dari anggota pansus saat ini juga sedang melakukan studi banding ke Palembang. “Saya malah belum tahu mas kalau retribusi akan naik,” katanya. Namun, politisi Partai Demokrat ini menegaskan hari ini akan bertemu dengan anggota pansus. Untuk meminta laporan atas studi banding yang telah dilakukan. “Insya Allah besok saya akan ketemu dengan pansus. Sekaligus menanyakan progres dari pembahasan raperda,” tandasnya. (abd)

Sumber: