Pelabuhan Cirebon Ini Sudah Bikin Walikota Bingung

KEJAKSAN ­- Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis segera membuat keputusan penting terkait rencana induk pelabuhan (RIP), yang disodorkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon. “Saya akan tandatangani RIP setelah mendengar langsung penjelasan dari tim kajian yang kami bentuk,“ ungkap walikota, kepada Radar, di ruang kerjanya, Jumat (15/4). Hanya saja, Azis tak menampik RIP ini membuatnya galau. Pasalnya, seperti sama­sama diketahui, dalam RIP ada bongkar muat batubara meski dilakukan di tengah laut. Dampak debu batubara yang dipaparkan berbagai pihak, mau tak mau juga menjadi bahan pertimbangannya. “Debu batubara dampaknya bagi kesehatan tidak baik. Faktor itu yang terus kita kaji,” katanya. Meski khawatir dengan aktivitas batubara di RIP, Azis menegaskan, bukan berarti dirinya tidak setuju dengan pengembangan pelabuhan. Bahkan sebagai pimpinan darah, dirinya ingin pengembangan pelabuhan dapat segera dimulai. “Saya tidak rela kalau pengembangan Pelabuhan Cirebon sampai gagal,” tandasnya. Di tempat terpisah, Manager Operasional PT Pelindo II Cabang Cirebon, Yossy Marciano kembali mengklarifikasi soal analisa dampak lingkungan (amdal) PT Pelindo II Cabang Cirebon yang kerap disebut bodong atau ada kelalaian dalam melakukan revisi. Menurut dia, PT Pelindo II Cabang Cirebon punya dokumen amdal. Hanya saja, amdal ini perlu revisi seprti yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, proses amdal ini harus berbarengan dengan RIP. Pelindo pernah berinisiatif mempercepat RIP karena revisi amdal tidak bisa dilakukan selama RIP belum keluar. Dan “Revisi amdal sudah kita ajukan sejak tahun 2005 dan itu karena ada rencana pengembangan pelabuhan,” ujarnya. Yossy juga menyinggung tentang polemik yang muncul di media selama ini. Dari sudut pandang PT Pelindo II Cirebon, inti permasalahnnya adalah debu batubara yang memberi dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Artinya, persoalan ini tuntas bila debu batubara bisa diatasi. Salah satu langkah yang dilakukan PT Pelindo dengan memasang jaring debu batubara dengan ketinggian sekitar 12 meter. “Kalau debu selesai dan teratasi berarti ya selesai,“ terangnya. Yossy kembali mengingatkan warga bila tidak menginginkan pelabuhan berkembang berarti turut membinasakan perekonomian, karena kemajuan perekonomian salah satunya berasal dari pelabuhan. “Intinya kita menyelesaikan debunya, kalau masih kena warga ya turunin indikatornya,” tegasnya. Yossy juga menyoal hasil penelitian yang dirilis KLHK. Pasalnya, penelitian itu dilakukan baru sekali, lantas kesimpulannya dirilis. Padahal seharusnya penelitian di Pelabuhan Cirebon dilakuakan intensif dan berkelanjutan. “Baku mutunya 230 microgram sekarang, mestinya bisa turunin. Kasih solusi yang cerdas,” tegasnya. (abd)

Sumber: