PLTU 2: Ada yang Syukuran, Ada yang Belum Dibayarkan

ASTANAJAPURA - Rencana pembangunan PLTU II di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, sempat bergejolak, namun pembangunan listrik nasional itu jalan terus. Bahkan, prosesi syukuran dimulainya pembangunan proyek PLTU II itu, digelar di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Jumat (27/5). Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto selaku pemilik PLTU II Cirebon, Manajer Operasional Hyundai Engineering Co. Ltd, Amh Ho, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, seperti Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Letkol Inf Aliyatin Mahmudi dan lainnya hadir pada acara syukuran. Dalam sambutannya, Amh Ho mengatakan, pembangunan proyek PLTU II Cirebon, salah satu bagian program listrik nasional 35.000 MW yang diharapkan berkontribusi pada kemajuan ekonomi di Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Cirebon. “Langkah awal, sudah berkomunikasi dengan kuwu, elemen masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya pelaksanaan proyek ini,” katanya dalam Bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang berada di sampingnya. Sementara, Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto menjelaskan, lahan yang digunakan untuk membangun PLTU II ini kurang lebih seluas 200 hektare milik negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kita di sini sewa jangka panjang. Semua prosedur yang ditentukan sudah ditempuh dengan aturan yang ada. Bahkan, kita pun ikut tender yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Kami menang dan berhak untuk mengelola tanah ini,” jelasnya. Proyek ini, lanjutnya, merupakan ekspansi dari PLTU I yang dinilai sudah berjalan cukup baik. Pengoperasian PLTU I sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan sampai hari ini praktis belum ada insiden yang menyebabkan korban jiwa ataupun luka-luka. Dari sisi lingkungan, emisi yang dihasilkan oleh PLTU I, jauh di bawah batas yang diatur oleh pemerintah. WARGA TOLAK SYUKURAN Saat syukuran dimulainya pembangunan PLTU II, aksi unjuk rasa digelar sejumlah warga Desa Waruduwur Kecamatan Mundu. Di samping tenda, mereka membentangkan spanduk bertuliskan menolak adanya syukuran tersebut dengan alasan hak-hak para pemilik lahan belum dibayar. Aksi ini didominasi kalangan remaja dan ibu-ibu. Ketika para tamu VIP datang, mereka merangsek maju menuju pinggir jalan pantura dan ikut menyambut kedatangan dengan spanduk dan poster penolakan. Aksi ini terus berlangsung sampai acara dimulai. Dalam aksi ini tidak ada orasi dan berakhir dengan tertib saat dipertengahan acara syukuran. Menanggapi adanya aksi tersebut, Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto menjelaskan jika urusan tanah atau lahan adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, karena sebagai pemilik. “Kita di sini sewa dan sudah ditempuh sesuai aturan yang ada,” jelasnya. (jun)      

Sumber: