Mobdin Bukan Kebutuhan Mendesak

Badan Anggaran Sempat Meminta Pembelian Mobdin Ditangguhkan MAJALENGKA - Pembelian 26 mobil dinas (mobdin) untuk camat terus menuai kontroversi. Beberapa elemen masyarakat menganggap mobdin yang menelan dana Rp2,3 miliar pada tahun anggaran 2012 tersebut  bukan kebutuhan yang mendesak untuk menunjang kinerja camat. “Kehidupan masyarakat sekarang ini sedang sulit. Mobdin yang sekarang dipakai para camat juga terlihat masih layak dipakai dalam jangka waktu lama. Jadi, menurut saya, tidak tepat kalau sekarang dialokasikan kendaraan dinas baru. Disamping terkesan hura-hura anggaran, kinerja para camat juga belum memuaskan,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen (YLBK) Majalengka Dedi Barnadi, melalui Sekretaris YLBK, Rakisa Ibnu Abdurrahman, ketika berkunjung ke kantor Biro Radar Majalengka, Selasa (26/6). Ditambahkan Rakisa, sebaiknya Pemkab Majalengka lebih memprioritaskan dana untuk sektor lain yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah dari infrastruktur dimana masih banyak jalan yang rusak dan jembatan yang belum dibangun. “Kenapa pengadaan mobdin para camat direalisasikan sekarang? Seharusnya nanti dulu, sambil menunggu pengalokasian lain yang lebih mementingkan rakyat,” tegasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir SAg mengungkapkan, pembelian mobdin baru untuk para camat adalah kebijakan yang kurang prorakyat. Di satu sisi masyarakat banyak yang mengeluhkan Jamkesda, ruang kelas yang perlu diperbaiki, petani yang mengalami kekeringan, guru butuh tunjangan kesejahteraan, madrasah butuh bantuan, serta lain sebagainya. Tapi pemkab malah memborong mobil begitu banyak. Padahal, dalam pembahasan APBD tahun 2012, Badan Anggaran telah meminta agar pembelian mobil dinas tersebut ditangguhkan,“ kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Sarana Setda Pemkab Majalengka, Tatang Rahmat membenarkan kendaraan dinas yang baru dibeli tersebut dialokasikan untuk kendaraan camat. Sedangkan kendaraan sebelumnya yakni jenis Mitsubishi Maven diperuntukkan bagi kendaraan dinas kepala bidang. Kendaraan dinas kepala bidang yang saat ini jenisnya beragam, ada yang menggunakan Kijang Super dan Suzuki Carry. Rencananya mobdin lama akan dialihkan untuk kendaraan dinas sekretaris kecamatan yang eselonnya sama, yakni eselon III karena mereka belum mendapatkan kendaraan roda empat. “Saat ini sekretaris kecamatan memakai sepeda motor, padahal mereka itu eselon III, sama dengan kepala bidang dan camat. Makanya pemerintah kini berupaya memikirkan pengadaan kendaraan dinas baru,” jelasnya. Ditambahkan, untuk eselon III kendaraan dinas menggunakan kendaraan roda empat. Sedangkan kendaraan dinas eselon IV mengunakan kendaraan roda dua. Karenanya kendaraan roda dua yang kini dipergunakan oleh sekretaris kecamatan rencananya akan digunakan untuk eselon IV. “Pembelian mobdin untuk camat sudah mendesak, karena pejabat eselon III setingkat kabid masih banyak yang menggunakan kendaraan tidak layak jalan karena faktor usia yang rata-rata di atas sembilan tahun,” katanya. Disinggung mengenai pengadaan mobdin yang tidak melalui proses tender, Tatang menerangkan, karena pembeliannya satu merek, maka proses tender tidak berlaku dan bisa dilakukan penunjukan langsung. (mid)

Sumber: