3 Wakil Rakyat Diduga Bermasalah

Tercantum Dalam LHP BPK 2011 KUNINGAN– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2011 kini sudah diterima semua fraksi. Cukup mengagetkan bahwa terdapat tiga nama anggota DPRD Kuningan yang dicantumkan namanya. Dengan dicantumkan nama itu sebagian pihak memandang bahwa ketiga wakil rakyat itu diduga bermasalah. Menurut keterangan yang diperoleh Radar, tiga nama anggota dewan yang dituliskan BPK hanya inisial. Namun kendati hanya inisial, rekan lainnya di DPRD sudah bisa menerkanya. Sebab di itu dicantumkan pula berasal dari fraksi apa saja. Ketiga orang ini diduga bermasalah dalam program dana aspirasi senilai Rp50 juta. Beberapa sumber koran ini menyebutkan, mereka diduga melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut. Ketika Radar melakukan konfirmasi, nyaris seluruh ketua fraksi enggan berterus terang. Bahkan terkesan menyembunyikan dokumen LHP yang baru saja mereka terima. Yang jelas, salah seorang sumber yang enggan dikorankan namanya mengatakan, banyak persoalan menyangkut keuangan pada APBD 2011. ”Di lembaga legislatif ada sangkutan masalah dana aspirasi. Sedangkan di eksekutif terdapat puluhan miliar dana yang kurang jelas pelaporannya,” terang sumber itu, kemarin (28/6). Nota pengantar LPJ APBD 2011 sendiri sudah disampaikan Bupati H Aang Hamid Suganda Senin (25/6). Namun dalam kesempatan itu, LPJ tidak disertai dengan LHP. Sehingga menimbulkan reaksi dari beberapa ketua fraksi agar pihak sekretariat menyerahkan LHP tersebut. ”Akhirnya tadi (kemarin, red) LHP BPK 2011 dibagikan ke setiap fraksi guna dipelajari dan dijadikan bahan pandangan umum tiap fraksi 4 Juli mendatang,” ujar sumber itu. Wakil Ketua DPRD Drs H Toto Hartono membenarkan bahwa LHP baru saja diterima. Namun saat ditanya bagaimana isinya, politikus dari Partai Demokrat ini mengaku belum membaca dan mempelajarinya. ”Karena baru diterima tadi (kemarin) maka saya belum sempat membacanya. Mungkin besok (hari ini) saya baru bisa memberikan keterangan pada wartawan,” jawabnya. Lantaran belum membaca, Toto tidak mengetahui siapa saja tiga anggota dewan yang disebutkan inisial namanya di LHP. Terpisah, Wakil Ketua DPRD lainnya, H Yudi Budiana SH memberikan jawaban yang sama seperti Toto. Pihaknya mengaku belum mengetahui siapa anggota dewan yang diduga terlibat masalah dana aspirasi itu. Politikus Partai Golkar ini juga masih belum mempelajari dugaan penyalahgunaan anggaran oleh eksekutif. Yudi hanya mengatakan bahwa sebetulnya LHP BPK sudah ada sebelum paripurna digelar. BPK menyatakan bahwa pelaksanakan APBD 2011 di Kuningan masuk kategori WDP alias Wajar dengan Pengecualian. ”Yang saya tahu cuma itu. Untuk sikap fraksi kami, boleh dilihat saja nanti pas paripurna pandangan umum. Fraksi kami pasti bersikap kritis obyektif proporsional,” ungkapnya. (ded)

Sumber: