Balon Wali Kota PDIP Kecewa

Bertemu dengan Surveyor, Hasilnya Tidak Obyektif KEJAKSAN - Pertemuan kedelapan bakal calon (balon)   wali kota  dengan tim surveyor di DPD PDIP Jabar, Selasa (3/7), menimbulkan ketidakpuasan pada sesama balon wali kota. Informasi yang dihimpun Radar, dari salah satu balon wali kota menyebutkan, pertemuan balon dengan tim surveyor sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena dengan pertemuan tersebut, justru tidak menjamin obyektifitas hasil survei. Bahkan ada kecenderungan  indikasi lelang terselubung. Masih kata sumber Radar, Indobarometer  yang menjadi  tim survei juga enggan dipertemukan dengan balon. Dengan alasan menganggaui obyektifitas survei. Balon Wali Kota PDIP, Ayi Nadjib kepada Radar  membenarkan ada ketidakpuasan yang dilontarkan  salah seorang balon. Karena balon mempersoalkan maksud  dipertemukan dengan surveyor. Dari hasil pertemuan ini nantinya dianggap tidak menjamin objektivitas dan cenderung lelang terselubung. Apalagi salah satu balon  sudah ditarik biaya Rp20 juta. Padahal, kata Ayi, biaya survey yang mencapai Rp120 juta, semula dibebankan proporsional antara balon wali kota dan balon wakil wali kota. Tapi berubah dan disamaratakan, menjadi Rp15 juta untuk setiap balon. Lalu berubah lagi menjadi Rp20 juta per balon. Tidak hanya itu, Ayi juga mempertanyakan alasan munculnya balon yang sebelumnya oleh tim verifikasi hanya 8 nama, tapi mendadak menjadi 9 balon.  “Arahan yang saya dapat dari DPP, biaya tersebut (survei) nanti jadi beban balon yang direkomendasi,” tandasnya. Sementara, Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi  mengatakan, pertemuan balon termasuk dirinya ke DPD, untuk menyamakan persepsi  tentang  apa yang mesti dilakukan para balon. Nantinya, kata Edi, balon mendapatan arahan dari tim survei. Untuk kemudian bisa terus menggenjot popularitas  ke masyarakat. “Sebenarnya hanya mendapatkan arahan apa yang  semestinya dilakukan oleh mereka,” pungkasnya. Survey, kata dia, akan dilakukan oleh Indo Barometer. Edi juga mengatakan, survei tidak hanya dilakukan untuk kedelapan bakal calon, tapi juga pada figur eksternal. Agar bisa mengetahui peta politik yang ada. Sehingga nantinya, bisa diformulasikan strategi pemenangan pemilu. Dia menyampaikan, hasil survei juga menjadi penentu apakah PDIP akan mengusung satu paket atau tidak. “Belum pasti 1 paket, yang pasti tolak ukurnya dari suvei ini. Kita lihat kenyataan politik. Kalau memang harus ada koalisi partai atau figur, kenapa tidak,” ungkapnya. (abd/kmg)

Sumber: