GM PT KIB: Kenaikan Harga Rokok Cuma Isu 

MAJALENGKA – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Majalengka, menyatakan belum mendapat surat edaran dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait tentang rencana kenaikan harga rokok. Kepala Dinas KUKM Perindag Drs H Rieswan Graha MMPd melalui Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Drs H Duddy Darajat SH MSi menjelaskan, isu kenaikan rokok memang menjadi pembahasan public saat ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu dampak positif dan negatif jika wacana tersebut akan diterapkan. Bukan tidak mungkin banyak masyarakat yang bakal berhenti merokok jika harga rokok sangat mahal. “Di pasaran bakal tidak laku karena banyak masyarakat berhenti merokok. Dengan penjualan sedikit itu maka akan berpengaruh terhadap produksi perusahaan rokok di Indonesia yang bisa berimbas pabrik bisa gulung tikar. Maka ribuan tenaga kerja di pabrik rokok itu menjadi pengangguran,” terangnya. Selain pengangguran juga bisa muncul cukai palsu. Dengan tingginya harga rokok, maka ribuan petani tembakau juga terancam tidak mendapatkan penghasilan. “Memang dilihat dari sisi positif sangat baik yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sehat. Namun negatifnya tentu jutaan masyarakat jadi pengangguran karena ratusan pabrik rokok bangkrut,” jelasnya. Wacana naiknya harga rokok juga disikapi General Manager (GM) PT Kharisma Indah Bestari (KIB), H Zaenal Hakimin. Perusahaan rokok di Jl Cirebon-Bandung tepatnya di Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya ini tetap tidak terpengaruh dengan wacana tersebut. “Saya barusan mendapatkan informasi kalau itu hanya isu yang tidak benar. Kalau urusan kenaikan harga rokok, saya kira pemerintah lebih komprehensif. Kalaupun dilakukan, pemerintah tentunya berhak menjelaskan karena nantinya bisa menyangkut banyak orang,” kata Zaenal, Minggu (21/8). Dirinya meyakini kalau pemerintah tidak akan gegabah dalam menetapkan wacana ini. Pasalnya, kenaikan cukai juga bakal digodok di DPR dan hal itu jelas tidak sembarangan. “Ini hanya isu. Kalau memang ada jawaban, pemerintah lebih mengetahui. Pemerintah tahu pabrik rokok di Indonesia sangat banyak, begitu juga menyangkut petani tembakau. Kalau memutuskan pasti pemerintah komprehensif dan tidak sporadis seperti isu ini,” paparnya. (ono)    

Sumber: