Kontribusi Cuma Rp36 Juta/Tahun, PDAU Segera Dipanggil

KUNINGAN- Kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dalam menggenjot PAD, kembali mendapat sorotan. Sebab sejak berdiri beberapa tahun lalu, PAD yang disetorkan BUMD tersebut belum memenuhi ekseptasi para wakil rakyat dan masyarakat. Malah dibandingkan dengan objek wisata Cibulan, pemasukan PDAU bagi daerah masih kalah jauh. Setahun manajemen Cibulan yang berada di bawah kendali Pemdes Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, mampu memberikan pemasukan kepada PADes lebih dari Rp1 miliar. PAD yang dihasilkan PDAU sendiri hanya Rp36 juta per tahun. Padahal PDAU mengeloola sejumlah objek wisata yang selama ini menjadi andalan pemasukan bagi PAD. Antara lain Waduk Darma, Cigugur, Balong Dalem, Talaga Remis dan beberapa objek wisata lainnya. Sebagai perbandingan, Waduk Darma saat dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) setiap tahunnya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp250 juta. Itu terjadi beberapa tahun lalu sebelum PDAU berdiri. Itu belum ditambah beberapa objek wisata lainnya yang ketika itu dikelola Dinas Pariwisata. “Ketika Waduk Darma dikelola Dinas Pariwisata (belum Dipsrabud, red), setiap tahunnya menyetor ke PAD sebesar Rp250 juta. Itu sudah bersih yang disetorkan ke pemerintah,” kata Dodon Sugiharto MPd, pejabat di Disparbud dalam sebuah kesempatan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan H Dede Ismail SIp juga menyoroti kiprah PDAU yang belum maksimal dalam mendulang pemasukan bagi daerah. Setahu dirinya, direksi PDAU berjanji akan menyetor pemasukan bagi PAD sebesar Rp400 jutaan untuk tahun ini. Namun hingga berjalan satu semester ini, belum ada laporan resmi dari direksi PDAU apakah target itu tercapai setengah atau tidak. “Belum ada laporan resmi dari direksi PDAU sampai satu semester ini. Apakah target sudah tercapai setengah atau tidak. Penjelasan dari direksi PDAU sangat dibutuhkan agar kami bisa tahu kondisi yang sebenarnya,” tegas politisi asal Gerindra tersebut kepada Radar Kuningan, kemarin (10/9). Agar masalah ini terang benderang, pihaknya berencana memanggil direksi PDAU usai Lebaran nanti. Pemanggilan ini juga sekaligus membahas rencana kerja PDAU dalam semester dua ini. Kemudian juga akan ditanyakan pencapaian target yang sudah dilakukan. “Setelah Lebaran, kami akan memanggil PDAU. Mereka harus menjelaskan berbagai program yang akan dijalankannya di semester dua ini. Jangan sampai program yang sudah direncanakan tidak berjalan. Karena itu, sangat penting mendengarkan pemaparan dari direksi PDAU menyangkut kinerjanya terutama laporan keuangan,” papar Dede. Terkait pernyataan anggota dewan lainnya, H Karyani yang menyebutkan jika PAD yang dihasilkan PDAU hanya Rp36 juta per tahun, Dede mengaku belum tahu persis. Seingatnya, pemasukan dari PDAU ditargerkan Rp400 juta. “Untuk lebih jelasnya, saya akan cek dulu. Tapi targetnya tahun ini PDAU bisa menyetorkan Rp400 juta. Target ini cukup realistis mengingat PDAU mengelola sejumlah objek wisata yang kerap didatangi wisatawan. Hanya saja yang saya dengar, PDAU tidak bisa maksimal menggenjot pendapatan karena harus koordinasi dengan BTNGC yang mempunyai kawasan wisata, namun PDAU ikut di dalam pengelolaannya,” ujarnya. Dede mencontohkan bumi perkemahan di Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus. Dari keterangan PDAU, bahwa saat ini hanya ada satu petugas dari PDAU yang ditempatkan di bumi perkemahan tersebut. Petugas itu ditempatkan di bagian tiket. Sedangkan pengelolaannya oleh BTNGC. Belum lagi kawasan wisata lainnya yang berada di bawah koordinasi BTNGC. “Jadi, jangankan untuk mengelola objek wisata, untuk menggaji karyawan saja PDAU kesulitan. Itu terjadi di bumi perkemahan Cibeureum. Dulu banyak karyawan PDAU yang ditempatkan di sana, sekarang hanya tinggal satu orang saja,” jelas Dede. Dalam kesempatan itu, Dede juga membenarkan jika PDAU masih menerima anggaran dari APBD Kabupaten untuk operasional. Besarannya Rp500 juta/tahun. Menilik alokasi anggaran dari APBD dan PAD yang dihasilkan, Dede merasa njomplang. “Tahun ini (2016, red) di APBD Kabupaten tertera anggaran operasional untuk PDAU sebesar Rp500 juta. Kalau target nanti tercapai sebesar Rp400 juta, ya berarti plus plos dong. Malah bisa disebut minus, ngga ada buat daerahnya. Ini menjadi bahan kajian kami ke depannya,” tukasnya. (ags)

Sumber: