Peringati Hari Tani Nasional, AGRA Jabar Tuntut Reforma Agraria Sejati

CIREBON - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jawa Barat (Jabar) menggelar diskusi publik di Gedung Pemuda KNPI Kota Cirebon, Minggu (25/9). Memperkuat persatuan dan perjuangan kaum tani menuntut Reforma Agraria Sejati menjadi tema diskusi. Kegiatan itu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-56 tahun 2016. Diskusi yang berlangsung sederhana itu banyak persoalan kaum tani mengemuka. Satu per satu dari perwakilan mahasiswa dan petani memaparkan masalah buruh, tanah dan pertanian yang ada di tempatnya. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Salah satunya terkait monopoli tanah yang terus berlangsung di Jawa Barat. Di mana hanya segelintir pihak yang menguasai tanah sangat luas. Baik yang dilakukan tuan tanah atas nama negara maupun swasta. \"Penguasaan tanah besar-besaran oleh tuan tanah besar tersebut sama sekali belum surut, di tengah kepemilikan tanah petani di Jawa Barat yang semakin sempit di bawah 0.2 hektare,\" kata koordinator AGRA Jawa Barat, No\'im Hayat. No\'im menyebutkan, di tengah minimnya tanah untuk petani penggarap, nasib kaum tani terus dihancurkan. Berbagai bentuk perampasan tanah dilakukan untuk kepentingan infrastruktur seperti perluasan kawasan industri. Kemudian pembangunan Waduk Jatigede yang merugikan warga, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati yang ditolak masyarakat Desa Sukamulya. Lalu pembangunan jalan tol, kereta api cepat Bandung-Jakarta, dan sebagainya. Menurut Noim, pembangunan infrastruktur yang sebagian besar menggunakan dana utang luar negeri itu terus berlangsung meluas, brutal dan menelan banyak korban jiwa di pihak rakyat. \"Dalam hal ini kaum tani dan rakyat di Jawa Barat telah dirugikan,\" kata Nuim. Terkait program redistribusi tanah yang dikampanyekan Pemerintah Jokowi dalam tema Reforma Agraria sangat tidak mengurangi penguasaan tanah milik tuan tanah besar. Sehingga jelas sekali tidak berpihak pada kepentingan tani miskin yang mayoritas di Jawa Barat. Di tengah minimnya tanah garapan untuk bercocok tanam, kaum tani juga dihadapkan pada setumpuk masalah mahalnya sarana produksi pertanian. Seperti bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan kerja dan buruknya kondisi irigasi pertanian. Masalah sarana produksi pertanian berdampak pada semakin kuatnya cengkraman monopoli perusahaan besar asing, bibit, pupuk, obatan-obatan dan peralatan pertanian. Sementara pemerintah melakukan pembiaran. Berbagai kebijakan politik pemerintah Jokowi juga semakin merugikan kepentingan kaum tani. Salah satunya soal penetapan harga komoditas pertanian yang semakin merosot. Hadir dalam diskusi itu Bungpugar (Gabungan Kelompok Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), Petani Gua Lor Cirebon, Petani Kapetakan Cirebon, Petani Kuningan, Petani Majalengka, Petani Loyang Indramayu. Kemudian DPC GMNI Cirebon, PMII PR El-Faraouk IAN Syekh Nurjati Cirebon, Peduli Kota Cirebon, LBH Cirebon, KOPRI PR EL-Faraouk IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Komunitas Seni Dukuh. (hsn) Berikut tuntutan AGRA terkait Reforma Agraria Sejati: 1. Menolak program reforma agraria pemerintah Jokowi. Karena tidak menjawab masalah pokok kaum tani dan pasti gagal. 2. Menuntut pelaksanaan landreform sejati. 3. Hapuskan monopoli; - Bubarkan taman nasional Gunung Ciremai. - Tolak rencana baru eksploitasi geothermal. - Bubarkan Perhutani 4. Tolak Instruksi Presiden No 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah dan pelaksanaan program Sergap oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertanian. Karena menindas petani dan merugikan hasil prosuksi kaum tani. 5. Menuntut perlindungan terhadap kepentingan petani garam rakyat dari praktik tengkulakisme dan kebijakan impor garam. 6. Hapuskan sistem lelang tanah titisara dan pangangonan yang melahirkan sistem sewa yang menghisap kaum tani. 7. Tolak proyek infrstruktur pemerintah Jokowi, karena merampas tanah rakyat; - Mendukung perjuangan rakyat Sukamulya. Tolak pembangunan bandar udara internasional Kertajati.

Sumber: