Ketua DPRD: Bukan Cuma Sekali Walikota Bikin Kecewa

CIREBON- Reaksi keras ditunjukkan Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno MSi tentang rencana Walikota Nasrudin Azis membentuk tim pengawas (timwas) bongkar muat batubara. Edi secara tegas menyatakan menolak wacana itu dan melarang anggota DPRD masuk timwas. Menurut Edi, timwas yang akan dibentuk walikota itu lebih mengurus persoalan teknis. Dan itu bukan domain para wakil rakyat. “Kami di DPRD ambil bagian pada pengawasan kebijakan, bukan ngurusi hal yang seperti itu,” tandas Edi saat diwawancarai Radar Cirebon, kemarin, terkait rencana walikota membentuk timwas batubara. DPRD sendiri segera menggelar rapat bersama untuk  membahas tindak lanjut hasil hearing dengan walikota beberapa waktu lalu. Dalam rapat bersama itu, kata Edi, para anggota dewan akan diminta memberikan tanggapan soal dibukanya kembali aktivitas bongkar muat batubara. “Nanti kita akan bahas apakah usulan walikota membuka lagi itu sesuai dengan pemenuhan dokumen amdal yang dipersyaratkan oleh KLHK atau tidak,” tegasnya. Dewan, tambah Edi, bisa mengusulkan membentuk pansus atau panja. “Atau bisa saja anggota DPRD  menggunakan hak-haknya. Bahkan jika memandang perlu, akan konsutasi ke Kemenhub dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penutupan itu dasarnya dari surat KLHK,” bebernya. Edi juga mempersilakan masyarakat di sekitar pelabuhan untuk menyampaikan aspirasi soal dibukanya lagi bongkar muat batubara. Pihaknya ingin tahu aspirasi langsung dari warga. “Bahkan jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya bisa menanyakan langsung ke walikota, karena yang memberikan izin buka adalah walikota,” sindirnya. Edi terlihat kesal dengan sikap walikota yang menurutnya secara sepihak memutuskan membuka bongkar muat batubara. Politisi PDIP itu mengatakan apa yang diambil walikota tanpa mengajak DPRD. Padahal, kata dia, tata kelola pemerintahan melalui UU pemerintah daerah, maka eksekutif dan legislatif adalah mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Edi, sikap ini telah menciderai hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. “Dan ini tidak hanya sekali. Dulu memutuskan soal perbatasan tanpa sepengetahuan kita, begitu juga dengan batubara,” ketus Edi. Sebelumnya, Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengatakan pembentukan timwas untuk mengawal aktivitas batubara di pelabuhan. Terutama memastikan tak ada debu batubara yang mengganggu masyarakat Cirebon. Tim yang akan dibentuk itu tergolong gemuk, terdiri dari KSOP, Pelindo, Polri, TNI AD, TNI AL, masyarakat, LSM, anggota DPRD, tim Pemkot Cirebon, Kantor Lingkungan Hidup (KLH), termasuk perwakilan media massa. “Ya semua komponen dilibatkan menjadi pengawas agar lebih netral,” kata Azis di sela-sela sidak bongkar muat batubara, Rabu (28/9). Saat sidak ke pelabuhan, Azis mengecek kondisi batubara serta truk untuk memastikan aman dari debu. Dia bahkan berdiri tepat di bawah alat berat yang mengeruk batubara dari tongkang dan dinaikkan ke truk. Tak hanya itu, dia juga naik ke tongkang dan menghirup udara langsung selama di tongkang. “Untuk menjamin debu batubara tidak muncul lagi,” ucapnya. Walikota pun mengajak masyarakat untuk bisa mengawasi bersama-sama. “Jangan hanya menyoal bongkar muatnya, karena ini bagian dari perekonomian,” tambahnya. Azis mencontohkan, bongkar muat terigu bisa saja mengeluarkan debu. “Untuk itu jangan kita apriori terhadap bongkar muatnya, termasuk batubara. Kita harus melakukan pengawasan agar SOP-nya dijalankan secara konsisten.  KSOP dan Pelindo sudah janji, jika tidak menjalankan bongkar muat sesuai SOP, maka mereka siap untuk ditutup,” tegas walikota. (abd)    

Sumber: