Dewan Temukan Penggunaan DAK Kesehatan Kacau Balau

KESAMBI – Penerimaan bantuan dana alokasi khusus (DAK) Rp27 miliar untuk perbaikan infrastruktur kesehatan, justru malah bikin pusing para pengelola puskesmas. Setidaknya ada enam puskesmas yang pelayanan terganggu gara-gara progres pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana. Data yang dihimpun Radar, keterlambatan pembangunan sempat terjadi di Puskesmas Gunungsari, progres baru. Pekerjaan konstruksi bangunan dua lantai itu baru 20 persen, meski kini sudah kembali dikerjakan kontraktor. Pembangunan Puskesmas Gunungsari sempat mangkrak karena kontraktor yang pelaksana proyek itu juga menangani pekerjaan fisik di venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kompleks Olahraga Stadion Bima. Masalah serupa juga terjadi di Puskesmas Majasem. Belum ada pekerjaan konstruksi, meski waktu terus berjalan. Kondisi ini mengganggu pelayanan karena gedung utama sudah dikosongkan. Kondisi serupa terjadi di Puskesmas Kesambi, Puskesmas Sunyaragi. Sedangkan Puskesmas Nelayan pekerjaan fisik terhenti karena mandor proyek sedang memiliki hajat. Temuan-temuan ini juga terungkap dalam inspeksi DPRD. Anggota DPRD dibuat kaget dengan realisasi DAK yang tidak sesuai harapan. “Ini kenapa pelayaanan sudah dipindah, tapi kok pembangunannya malah tidak ada?” tanya Ketua DPRD Edi Suripno MSi, kepada Radar, Kamis (29/9). Dari keterangan petugas puskesmas, pelayanan sudah dipindah sejak Agustus. Tetapi, hingga saat ini tidak ada pembangunan apapun. Bahkan, petugas di puskesmas tidak mengetahui siapa kontraktor yang akan mengerjakan proyek itu. “Saya tidak menyalahkan petugas di puskesmas, karena mereka hanya pengguna. Saya kecewa dengan dinkes,” tegas Edi. Awalnya dirinya mengira terlantarnya pembangunan puskesmas hanya terjadi di Pukesmas Gunungsari. Dari pengalaman di Puskesmas Gunungsari, DPRD memutuskan melakukan inspeksi. Ternyata ada enam puskesmas yang pembangunannya terhambat.“Kalau kita lihat gedungnya kan masih layak. Saya kira dinkes tidak siap,” tandasnya. Edi menilai, dinkes gegabah dengan perencanaan. Mestinya pembangunan 22 gedung puskesmas dimulai sejak pelaksanaan APBD Murni 2016. Ketika pekerjaan dilakukan di APBD Perubahan dengan sumber DAK, yang menanggung risiko bila terjadi sesuatu bukan hanya dinkes. Tetapi seluruh Kota Cirebon. Seperti diketahui, keterlambatan DAK berisiko terhadap pemotongan dana alokasi umum (DAU) yang di dalamnya terdapat komponen belanja pegawai. Bila itu terjadi, DPRD akan menuntut pertanggungjawaban dinkes. “Ini harus dipikirkan, kalau gagal lelang gimana. Nanti kalau tidak terserap, DAU dipotong mau gimana?” tanya dia. Seandainya pekerjana berjalan di APBD Murni, kata politisi PDIP ini, risiko keterlambatan ataupun gagal lelang bisa ditanggulangi di APBD Perubahan. Bila gagal lelang terjadi di APBD Perubahan, tidak ada kesempatan lagi. Apalagi, sekarang waktunya hanya tersisa efektif dua bulan. Temuan serupa, juga terjadi di Puskesmas Cangkol. Meski pembangunan sudah berjalan, tetapi saat DPRD datang justru tidak ada aktivitas pekerja. Atas temuan-temuan itu, DPRD akan terus memantau perkembangan pembangunan. Terutama enam puskesmas yang ada di daftar merah dalam realisasi DAK. Ditanya terkait belum adanya aktivitas proyek di Puskesmas Majasem, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Majasem, Wanahudi tidak bisa bisa memberi jawaban. Sebab, penanganan lelang dan informasi mengenai rehab tersentral di dinkes. “Tanggal 4 Agustus kita disuruh dinkes pindah sementara. Setelah kita pindah, sampai sekarang tidak ada kabar dari dinkes,” tuturnya. Wanahudi juga tidak mengetahui alokasi Rp1,5 miliar untuk peningkatan sarana puskesmas. Sebab, pengelola puskesmas sebatas user dari infrastruktur yang dikerjakan. Di tempat terpisah, Kepala Puskesmas Cangkol, Elin Cahyawati menyebut, terhentinya pekerjaan fisik lantaran mandor proyek sedang punya hajat. Pekerja bangunannya kemudian diliburkan. Kendati demikian, Elin menilai, alasan itu tidak masuk akal. Semestinya proyek tetap berjalan, sebagai bentuk profesionalisme pelaksanaan kontrak. Ketua Komisi C DPRD, dr Doddy Ariyanto MM menyayangkan beragam temuan negatif ini. Termasuk dari inspeksi di Puskesmas Kesambi. Puskesmas yang tepat berada di depan RSUD Gunung Jati ini juga mendapat DAK Rp1 miliar. Tetapi, tidak ada aktivitas pembangunan. Ketua Komisi C, dr Doddy Ariyanto MM mengaku kaget dengan banyaknya puskesmas yang melakukan aktifitas rehab puskesmas yang dibiayaia dari dana DAK dari pemerintah pusat, apalagi nilai pembangunnya diatas setengah miliar hingga diatas Rp1 miliar. “Ini kapan selesainya? Penyerapan anggaran efektif 2,5 bulan lagi. Apakah pengerjaan bisa terkejar?“ tanya dia. Doddy berjanji akan memanggil kepala dinkes atas temuan-temuan ini. Pernyataan serupa diamini Wakil Ketua DPRD, Dra Hj Eti Herawati. Eeng –sapaan akrab Eti Herawati- menyayangkan pekerjaan proyek yang tidak jelas juntrungannya. Sebab, yang menjadi korban adalah masyarakat. “Kasihan, ngantre di bawha terpal. Ini yang seperti ini kan mengorbankan masyarakat namanya,” tegasnya. (abd)  

Sumber: